PKS Kritik Pemerintah Tak Mampu Rem Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pemerintah yang tak mampu mengerem kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok jelang Ramadhan.

Juru Bicara PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, masyarakat seakan-akan dibiarkan dilepaskan dengan sistem ekonomi bebas sesuai pasar. Contohnya, ujar dia, adalah stok minyak goreng yang tiba-tiba melimpah di pasaran usai dengan harga tinggi, padahal sebelumnya langka di mana-mana.

"Tidak ada perlindungan terhadap keluarga Indonesia. Mereka seolah dilepaskan dengan sistem ekonomi liberal yang bebas," kata Mufidayati melalui keterangan tertulis, Senin (4/4/2022) malam.

Baca juga: Jeritan Rakyat di Tengah Kenaikan Harga BBM dan Kebutuhan Tak Sebanding Kemampuan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

"Ada barang tapi mahal, jika mau beli silahkan. Jika tidak maka tidak ada solusi dari pemerintah," tambahnya.

Dia mempersoalkan tekanan-tekanan terhadap ekonomi keluarga Indonesia yang diprediksi akan semakin meningkat. Setelah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax, beberapa komponen energi yang dikonsumsi juga diperkirakan akan naik.

"Pemerintah sudah menyebut ada kemungkinan pertalite dan gas LPG 3 kg juga akan ikut naik. Sebelumnya premium dan solar subsidi sudah banyak menghilang dari pasaran," ujarnya.

"Keluarga Indonesia tidak punya pilihan selain terpaksa mengonsumsi apa yang tersedia di pasaran dengan harga yang meningkat," sebut Mufidayati.

Dia pun menyoroti kenaikan harga-harga lain saat Ramadhan, mulai dari bahan pangan, PPN yang meningkat jadi 11 persen dan dibebankan ke konsumen, serta kabar akan naiknya harga pulsa.

"Program pemulihan ekonomi nasional seharusnya berfokus pada keluarga Indonesia yang mendominasi kelas menengah dan menengah ke bawah, bukan sebaliknya," ungkap Kurniasih.