Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Yahya Hadiri Harlah PPP, Arsul: Sejak Ada PKB, di Lingkungan NU seperti Ada Eksklusivitas

Kompas.com - 04/04/2022, 13:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyoroti kehadiran Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan jajarannya dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-49 PPP.

Menurut dia, kehadiran Gus Yahya beserta jajaran PBNU menunjukkan bahwa mereka ingin membawa paradigma baru, yaitu inklusivitas politik. Sebab, selama ini, ia melihat, struktural NU lebih banyak diisi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Diakui atau tidak, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak adanya PKB, maka di lingkungan struktural NU seperti tercipta 'eksklusivitas politik', yakni struktural NU. Meski tidak semuanya meletakkan kecondongan yang sangat berat sebelah kepada PKB," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/4/2022).

Meski begitu, Wakil Ketua MPR tersebut menganggap hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan. Hanya saja, ia mempertanyakan apakah langkah eksklusivitas politik semacam itu menguntungkan NU atau tidak.

Baca juga: PBNU Hadiri Harlah PPP, Arsul Sani: Gus Yahya Serius dengan Inklusivitas Politik

"Gus Yahya dan jajarannya tampaknya memilih kebijakan inklusivitas politik ini," imbuh dia.

Arsul menambahkan, dengan inklusivitas politik yang hendak ditunjukkan NU saat ini, juga dapat diartikan menjadi peluang bagi parpol lain untuk mendekat ke NU.

"Beliau mencoba paradigma politik baru bagi struktural NU, yakni lebih menjaga jarak dan memberi ruang yang relatif lebih besar bagi PPP dan partai-partai lainnya," jelasnya.

Meski begitu, ia juga menekankan bahwa inklusivitas perlu diimbangi dengan sikap dan aspirasi politik yang lebih baik terhadap kepentingan warga NU dalam berbagai bidang atau sektor kehidupan.

Di sisi lain, inklusivitas ini juga tidak boleh melupakan memperjuangkan program-program pembangunan yang tidak merugikan, baik bagi warga NU maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan.

"Hanya dengan sikap dan aspirasi parpol yg seperti itulah, maka paradigma baru Gus Yahya tersebut akan dinilai menjadi pilihan yang tepat," tutup anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: PPP soal PBNU Hadir di Harlah: Istimewa, Puluhan Tahun Tak Pernah Terjadi

Sebelumnya diberitakan, kedatangan Yahya Cholil Staquf ke Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, Minggu (27/3/2022), dalam peringatan hari lahir PPP sekaligus Haul Ke-5 KH Hasyim Muzadi, kembali menghangatkan ingatan pada relasi NU dan PPP puluhan tahun silam.

Sejak terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-34 NU di Lampung Desember 2021, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menegaskan sikapnya yang ingin PBNU menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik dan kepentingan politik di Tanah Air.

Kebijakan itu seolah merupakan penawar dari posisi PBNU sebelumnya yang cenderung kental diasosiasikan dengan PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com