PPP Minta Lingkaran Dekat Jokowi Berhenti Suarakan Isu Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo semestinya berhenti menyuarakan ide-ide masa jabatan presiden tiga periode maupun penundaan pemilihan umum (pemilu).

Arsul menilai, upaya menghentikan diskursus tersebut semestinya bukan dengan mendesak Jokowi untuk menyampaikan penolakan secara terus-terusan, atau dengan bahasa dan kalimat yang diminta oleh pihak-pihak tertentu.

"Justru yang perlu adalah lingkaran terdekat Presiden untuk berhenti dari upaya-upaya, baik secara diam-diam atau terang-terangan, meneruskan diskursus itu di ruang publik," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: APDESI Suarakan Jokowi 3 Periode, PDI-P: Memajukan Desa Lebih Penting, dibandingkan Suarakan Aspirasi yang Dimobilisasi

Kendati demikian, Arsul menilai Jokowi tidak perlu menegur orang-orang dekatnya mengenai isu ini, karena mereka semestinya sadar bahwa wacana menunda pemilu dan presiden tiga periode ditolak publik.

Menurut Arsul, perlu pula adanya narasi di tengah publik bahwa mayoritas rakyat menolak wacana tersebut demi mengimbangi narasi yang diangkat oleh pihak pemerintah.

"Selama yang di dalam pemerintahan masih terus berusaha mendorong soal itu, maka ya yang bisa dilakukan adalah mengimbangi di ruang publik dengan menunjukkan bahwa memang mayoritas rakyat tidak setuju dan ingin siklus pemilu 5 tahunan sebagaimana normalnya," ujar wakil ketua MPR itu.

Baca juga: Soal Presiden 3 Periode, Demokrat: Pak Jokowi Harus Tegas Hentikan Manuver Politik Para Pembantunya

Seperti diketahui, isu wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi.

Terbaru, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode setelah Lebaran mendatang.

Selain itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga kembali menyuarakan wacana penundaan pemilu yang menurutnya akan berdampak positif bagi investasi di Indonesia.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil, Rabu (30/3/2022).