Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apdesi Versi Surtawijaya Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 31/03/2022, 18:30 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya mengonfirmasi bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ada di struktural organisasi mereka. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021. Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, menyebut bahwa Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

Baca juga: Apdesi Suarakan Jokowi 3 Periode, PDI-P: Memajukan Desa Lebih Penting, dibandingkan Suarakan Aspirasi yang Dimobilisasi

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kami anggap peduli dengan desa,” kata Azri dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Azri mengeklaim, banyak program tentang desa justru bersinggungan dengan domain Luhut yang membawahi Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Pembangunan di desa yang paling banyak itu pembangunan yang berurusan dengan jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain. Misalnya teman-teman menggagas desa wisata se-Indonesia, bahkan 2.500 desa wisata baru dengan Pak Sandiaga Uno, lalu kami buat program 7.000 desa pesisir di Indonesia,” ujar Azri.

“Yang bisa saya katakan itu semua ada di bawah Pak Luhut semua. Jadi 50 persen program kami ada di sana,” ujar dia.

Sementara itu, Anwar membeberkan bahwa Luhut punya keistimewaan tersendiri dibandingkan pembina yang lain, yaitu cara berpikirnya yang praktis. Hal itu dinilai cocok untuk menghadapi aspirasi para kepala desa.

Baca juga: Kemendagri: Ada Dua Ormas Apdesi, Semua Sah

“Tidak banyak teori. Ketika ada keluhan, langsung tancap gas, di mana masalahnya, langsung eksekusi. Orang desa itu seperti itu. Tidak mau bertele-tele tentang regulasi dan sebagainya, yang penting bisa dirasakan,” ucap Anwar selepas jumpa pers.

Apdesi ramai menuai kritik terkait dengan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut sendiri merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang tidak dia buktikan saat diminta sejumlah pihak dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com