Apdesi Versi Surtawijaya Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021. Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, menyebut bahwa Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kami anggap peduli dengan desa,” kata Azri dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Azri mengeklaim, banyak program tentang desa justru bersinggungan dengan domain Luhut yang membawahi Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Pembangunan di desa yang paling banyak itu pembangunan yang berurusan dengan jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain. Misalnya teman-teman menggagas desa wisata se-Indonesia, bahkan 2.500 desa wisata baru dengan Pak Sandiaga Uno, lalu kami buat program 7.000 desa pesisir di Indonesia,” ujar Azri.

“Yang bisa saya katakan itu semua ada di bawah Pak Luhut semua. Jadi 50 persen program kami ada di sana,” ujar dia.

Sementara itu, Anwar membeberkan bahwa Luhut punya keistimewaan tersendiri dibandingkan pembina yang lain, yaitu cara berpikirnya yang praktis. Hal itu dinilai cocok untuk menghadapi aspirasi para kepala desa.

“Tidak banyak teori. Ketika ada keluhan, langsung tancap gas, di mana masalahnya, langsung eksekusi. Orang desa itu seperti itu. Tidak mau bertele-tele tentang regulasi dan sebagainya, yang penting bisa dirasakan,” ucap Anwar selepas jumpa pers.

Apdesi ramai menuai kritik terkait dengan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut sendiri merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang tidak dia buktikan saat diminta sejumlah pihak dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.