Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apdesi Versi Surtawijaya Akan Rapat Koordinasi Tentukan Sikap soal Jokowi 3 Periode

Kompas.com - 31/03/2022, 19:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan sikap soal aspirasi mendukung Joko Widodo menjabat presiden 3 periode.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, rapat koordinasi dengan DPD Apdesi se-Indonesia ini akan membahas tentang dukungan kepada Jokowi untuk menjabat presiden 3 periode. 

Baca juga: Apdesi Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

Pembahasan sikap itu akan diputuskan secepatnya dan apa pun keputusannya, seluruh unsur di Apdesi akan menyukseskan sikap tersebut setelah Idul Fitri.

“Sebab pandangan beberapa pengurus DPP dan DPD bahkan DPC se-Indonesia, ada yang meminta 3 periode masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala desa 3 periode. Ada juga meminta pemilu ditunda guna konsolidasi bersama pasca-Covid,” tutur Anwar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Dia menerangkan, dukungan Jokowi 3 periode merupakan spontanitas sejumlah kepala desa. Pihaknya pun merasa perlu untuk mengakomodasi aspirasi akar rumput itu.

Baca juga: Apdesi Suarakan Jokowi 3 Periode, PDI-P: Memajukan Desa Lebih Penting, dibandingkan Suarakan Aspirasi yang Dimobilisasi

Dukungan Jokowi 3 periode itu mencuat pada acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi di Jakarta, Selasa (29/3/2022), yang dihadiri oleh Jokowi dan sejumlah menteri.

“DPP Apdesi memandang bilamana konstitusi memungkinkan Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan lagi, maka tentu Apdesi dan kepala desa akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Joko Widodo,” kata Anwar. 

“Desa-desa di seluruh Indonesia merasakan kebijakan pembangunan desa di bawah Presiden Jokowi,” lanjutnya.

Apdesi mengeklaim bahwa aspirasi dukungan jabatan presiden 3 periode untuk Jokowi murni tanpa arahan pihak tertentu. Sikap ini juga sebagai bentuk timbal balik dari para kepala desa yang merasa diuntungkan oleh kebijakan Jokowi.

Namun, Apdesi mengakui bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina mereka.

Baca juga: Terungkapnya Polemik Apdesi Usai Nyatakan Dukung Jokowi 3 Periode

Luhut merupakan salah satu orang yang menyuarakan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut mengeklaim bahwa dirinya tak mengada-ada soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com