Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Nilai Jokowi Sudah Tegas Sikapi Wacana Tiga Periode

Kompas.com - 31/03/2022, 16:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merespons wacana presiden tiga periode sudah tegas.

Menurut Ali, jika Jokowi ditafsirkan tidak tegas karena berulang kali menyatakan patuh dan taat pada konstitusi meski suara tiga periode terus bergulir, itu merupakan cara yang dimilikinya dalam membuka ruang demokrasi.

"Pak Jokowi kalau dibilang menikmati, ya itu kan bentuk demokrasi yang dimiliki Pak Jokowi, dia memberikan ruang aktualisasi orang," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

"Tapi di sisi lain, dia tidak pernah jumawa dengan dukungan-dukungan, karena dia tahu bahwa ada batasan yang tidak bisa dia lewati. Tapi di sisi lain dia juga menghargai pendapat orang," tambah dia.

Baca juga: PKS Minta Presiden Tertibkan Manuver Menteri soal Penundaan Pemilu

Ali juga menilai bahwa pernyataan Jokowi yang berulang kali mengungkit taat pada konstitusi, bukan berarti diindikasikan mendukung wacana tiga periode.

Pasalnya, hingga saat ini Nasdem melihat tidak ada upaya dari Jokowi sendiri untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Sejauh yang saya lihat, tidak ada keinginan dari Pak Jokowi utk melakukan pelanggengan kekuasaan itu," tutur Ali.

Dia kemudian mencontohkan, Jokowi tidak pernah mengumpulkan pimpinan partai politik koalisi pemerintah untuk membahas seputar wacana tiga periode maupun penundaan pemilu.

Selain itu, Jokowi juga disebut tidak pernah menginstruksikan relawan-relawannya untuk mendukung tiga periode.

"Kemudian, orang yang hari ini banyak bersuara kan orang-orang yang secara emosional tidak punya hubungan dengan Pak Jokowi. Nah pernyataan Pak Jokowi juga sudah cukup, udah sangat keras kok," tutur Ali.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu-Jokowi 3 Periode dan Ujian Demokrasi Indonesia...

Seperti diketahui, isu wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi.

Terbaru, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) berencana mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode setelah Lebaran mendatang.

Selain itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga kembali menyuarakan wacana penundaan pemilu yang menurutnya akan berdampak positif bagi investasi di Indonesia.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil, Rabu (30/3/2022).

Sementara itu, Presiden Jokowi kembali bersuara dengan mengatakan akan taat pada konstitusi.

Menurutnya, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

Baca juga: Kembali Bicara Soal Penundaan Pemilu, Bahlil Lahadalia: Jangan Diharamkan

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (30/3/2022).

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," ujar Jokowi dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com