Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegang Presidensi G20, Apa Manfaatnya untuk Indonesia?

Kompas.com - 30/03/2022, 17:01 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah memulai masa kepemimpinan atau presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 dan akan berlangsung sepanjang tahun ini hingga 20 November 2022.

Dengan memegang presidensi ini, Indonesia bakal memimpin forum G20 selama 2022. Sebagai informasi, G20 tidak memiliki ketua tetap sehingga fungsi presidensi dipegang anggota secara bergilir setiap satu tahun.

Lalu, apa manfaat presidensi G20 ini bagi Indonesia?

Dikutip dari buku G20Pedia yang dipublikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disebutkan, memegang presidensi G20 di tengah pandemi menjadi bukti persepsi positif atas kekuatan ekonomi Indonesia terhadap krisis.

Selain itu, memegang presidensi G20 juga sebagai bentuk pengakuan atas status Indonesia untuk bisa mewakili negara brkembang lain.

Baca juga: G20 di Solo Bahas Isu Perdagangan, Investasi dan Industri dalam Pemulihan Ekonomi Global

Presidensi G20 Indonesia kali ini dinilai mampu memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia setelah terpukul pandemi dalam dua tahun terakhir.

Indonesia pun bisa memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kepemimpinan di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global.

Setiap pertemuan G20 di Indonesia abisa menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan turut menggerakkan ekonomi.

Dampak Ekonomi

Dikutip dari keterangan tertulis di laman resi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kepemimpinan G20 Indonesia bakal mendorong penciptaan lapangan kerja dengan jumlah besar.

Ia memperkirakan, nilai lapangan kerja yang tercipta akibat rangkaian agenda G20 bisa mencapai Rp 7 triliun.

“Jumlah sekitar lebih dari Rp 7 triliun, jumlah kesempatan kerja yang tercipta,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Ia juga sempat mengungkapkan, dengan menjadi tuan rumah rangkaian acara G20, bakal ada lebih dari 3.000 lapangan kerja baru yang terbuka.

Hal ini turut membantu mendorong peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari rangkaian acara G20 lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan penyelenggaraan IMF-World Bank pada 2018 lalu.

Bahkan menurut dia, presidensi G20 bisa membantu penciptaan lebih dari 33.000 lapangan kerja.

"Dengan lebih dari 150 pertemuan yang digelar di 19 kota dan 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, presidensi Indonesia akan membantu penciptaan sekitar 33.000 lapangan pekerjaan," kata Airlangga saat upacara pembukaan G20 1 Desember 2021 lalu.

Baca juga: Di DEWG G20, Menkominfo Sebut Pemanfaatan Teknologi Digital Bisa Percepat Pemulihan Global

Untuk diketahui, G20 adalah sebuah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE) dengan kelas pendapatan menengah hingga tinggi, atau dari negara berkembang hingga negara maju.

Adapun anggota G20 yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, China, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com