Kala Pemerintah Ajak Masyarakat Patungan Bangun IKN..

JAKARTA, KOMPAS.com - Istilah crowdfunding atau urun dana dari masyarakat, belakangan ramai diperbincangkan setelah Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyinggung hal itu untuk pembangunan IKN.

Bambang mengatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN.

Pada Selasa (29/3/2022) Bambang pun kembali menegaskan tentang pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang. Bahkan, pembangunan itu disebut memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.

"Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya, tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045," ujar Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa.

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

"Ini tentu saja (pembangunan ibu kota) membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," lanjutnya.

Lantas, apakah rencana pemerintah untuk mengajak masyarakat patungan membiayai pembangunan IKN itu benar-benar mendapat dukungan sepenuhnya?

Sejauh pemberitaan Kompas.com, ada partai politik dan politisi di parlemen yang mempertanyakan dan mengkritisi pernyataan Bambang soal crowdfunding itu.

Demokrat pertanyakan keseriusan pemerintah

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya mempertanyakan keseriusan pemerintah membangun IKN.

Dia menilai, apa bedanya negara dengan lembaga swasta jika pembiayaan IKN ditempuh dengan cara mengajak masyarakat untuk patungan.

"Ini negara atau lembaga swasta? Ini jadi pertanyaan besar bagi kami," kata Herzaky di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Kepala Otorita: Pembangunan Kota Nusantara Butuh Dukungan Dana Masyarakat

Dia mempertanyakan kematangan rencana pembangunan IKN. Kematangan tersebut dinilai menggambarkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam megaproyek IKN.

"Kalau LSM meminta bantuan dari masyarakat sah-sah saja. Tapi bagaimana ceritanya, pemerintah ingin membangun ibu kota baru, suatu proyek yang penting bagi bangsa dan negara, tapi ingin menyerahkan pada masyarakat? Apakah ini tidak diperhitungkan?," tanya Herzaky.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Selain itu, Herzaky juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi imbas rencana urun dana membiayai pembangunan IKN.