Survei Litbang Kompas: Pengawasan Masyarakat terhadap Pemerintah Dinilai Melemah

Survei menanyakan apakah menurut responden dalam dua tahun terakhir pemerintah dan DPR telah secara memadai melibatkan masyarakat sebelum mengeluarkan suatu kebijakan.

Hasilnya, 66,1 responden menyatakan belum. Hanya 23,2 persen responden yang menyatakan sudah memadai.

Sisanya, sebanyak 10,7 persen responden menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 48,2 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja KPK, 43,7 Puas

Survei juga menanyakan hal utama yang harus dilakukan pemerintah dan DPR dalam melibatkan masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan.

Hasilnya, mayoritas responden menilai bahwa berkunjung ke berbagai daerah untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait suatu kebijakan menjadi yang paling utama (43,2 persen).

Hal penting lainnya yakni menyediakan akses bagi masyarakat secara daring untuk memberikan masukan secara langsung kepada pejabat negara (34,8 persen).

Kemudian, melakukan diskusi secara daring dengan tokoh masyarakat di berbagai daerah (14,0 persen).

Sisanya, responden menjawab lainnya (2,2 persen) dan tidak tahu (5,8 persen).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ridwan Kamil Masih Kalah dari Prabowo di Kandang Sendiri

Survei ini dilakukan melalui telepon selama 7-12 Maret 2022. Survei melibatkan 1.002 responden berusia minimal 17 tahun di 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden penel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, margin of error survei kurang lebih 3,10 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.