Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pandemi Covid-19 Sudah 2 Tahun Ternyata Belum Selesai...

Kompas.com - 22/03/2022, 10:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun ternyata belum selesai pada 2022 ini.

Selain itu, Jokowi mengingatkan banyak tantangan global yang harus dihadapi Indonesia.

"Di tahun 2022 ini, kita menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, semakin tinggi," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada CNBC Economic Outlook 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Bertemu Ketua DPR Korsel, Jokowi Siap Perkuat Kerja Sama di Berbagai Bidang

"Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung dua tahun pada tahun 2022 ini ternyata juga belum selesai," lanjutnya.

Selain itu, saat ini perekonomian dunia masih belum pulih total.

Bahkan kelangkaan energi, kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, serta inflasi yang tinggi terjadi di banyak negara di belahan dunia.

Jokowi menuturkan, sementara dunia mulai bangkit memulihkan perekonomian terjadi perang antara Ukraina dan Rusia pada Februari 2022.

"Bulan lalu, Februari, terjadi perang, perang yang membuat pusing semua negara. Ini akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia," katanya.

Pasalnya, dampak perang memicu kenaikan harga sejumlah komoditas barang.

Contohnya, harga minyak yang naik, harga gas naik, harga bahan baku pupuk naik, dan harga gandum juga naik.

Baca juga: Buka Sidang ke-144 IPU, Jokowi: Kita Hadapi Hal yang Mengerikan, Perubahan Iklim

"Inflasi tentu saja juga semakin meningkat. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati," tegas presiden.

"Dibutuhkan kerja sama, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dibutuhkan kebijakan yang, yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com