Buka Sidang ke-144 IPU, Jokowi: Kita Hadapi Hal yang Mengerikan, Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo hari ini, Minggu (20/3/2022) membuka Sidang ke-144 Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali International Convention Center (BICC), Badung, Bali.

Pada sambutannya, Jokowi mengungkapkan beragam tantangan yang dihadapi dunia internasional dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Jokowi Serahkan Trofi Juara MotoGP Mandalika 2022 ke Miguel Oliveira

Salah satu tantangan hal yang paling disoroti oleh Jokowi yakni terkait dengan perubahan iklim.

Menurut dia, perubahan iklim adalah tantangan yang mengerikan bila pemerintah dan parlemen tidak berani menggerakkan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut.

"Jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan baik itu di parlemen maupun di pemerintah, yaitu perubahan iklim," kata Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan secara virtual lewat YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Baca juga: Momen Jokowi Serahkan Trofi ke Pebalap MotoGP

Jokowi pun mengungkapkan betapa sulitnya menggerakkan aksi untuk mencegah perubahan iklim.

Contohnya, proses transisi energi dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan.

Menurutnya, pembicaraan mengenai perubahan iklim sering dibahas di tataran global, namun belum ada aksi nyata yang terlihat di lapangan.

"Dari energi batu bara, masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah tetapi dalam praktiknya ada sesuatu yang sulit di lapangan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tiba di Sirkuit Mandalika, Siap Serahkan Trofi MotoGP

Kesulitan itu pun kerap terjadi, khususnya di negara-negara berkembang.

Dengan demikian, menurut kepala negara, dunia perlu bergerak untuk memobilisasi pendaan iklim, investasi dalam rangka energi baru dan terbarukan, serta transfer energi.

"Kalau ini tidak riil, dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul bisa kita cegah," kata Jokowi.

"Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama dengan pemerintah sehingga muncul sebuah keputusan, sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret sehingga bisa dilaksanakan di lapangan," tandas dia.