Luhut dan Mahfud Beda Sikap soal Penundaan Pemilu, di Mana Kuasa Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan yang bertentangan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana penundaan Pemilu 2024 memicu tanda tanya besar.

Pada 7 Maret 2022, Mahfud mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres, baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis.

Dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Baca juga: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wacana Rasa Orde Baru

Selain itu, Luhut berargumen sejumlah kalangan bertanya kepadanya tentang alasan melaksanakan pemilu dengan anggaran besar, sedangkan pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut juga berpendapat, ada pihak-pihak yang menyatakan kondisi saat ini relatif tenang tanpa harus melakukan pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah 'kadrun' lawan 'kadrun', kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Luhut juga mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tidak bisa melanjutkan masa jabatannya melebihi dua periode.

Baca juga: Kritik Wacana Penundaan Pemilu, Busyro Muqoddas: Tidak Ada Malu, Seperti Keledai Politik

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata Luhut.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi. Sebab, UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama dua periode untuk orang yang sama.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Maret 2022.

Sengkarut pernyataan yang bertolak belakang antara kedua menteri itu dan Jokowi memicu pertanyaan besar tentang siapa yang sebenarnya paling berkuasa mengendalikan pemerintahan saat ini.

Menteri segala urusan

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, perbedaan sikap antara Luhut dan Mahfud juga semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa Luhut merupakan "menteri segala urusan".

Sebab, persoalan pemilu sejatinya merupakan isu yang menjadi ranah Mahfud sebagai Menko Polhukam.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun