Menanti Janji Mendag Menindak Mafia Minyak Goreng

"Dan sangat mungkin disparitas akan terus meningkat seiring dengan kenaikan harga CPO (minyak sawit mentah) di pasar global," ujar Amin.

Oleh karena itu, menurut Amin, pemerintah harus menjamin stok dan harga minyak goreng curah yang disubsidi dengan HET tersebut terus tersedia dan mudah diakses masyarakat.

Rekan satu partai Amin, Kurniasih Mufidayati, menilai kebijakan pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan hanya merugikan kalangan ibu dan keluarga masyarakat bawah.

Kurniasih berpandangan, pemerintah semestinya mengendalikan kenaikan harga minyak goreng di pasar, bukan malah melepaskannya ke mekanisme pasar.

Baca juga: PPATK Sebut Aliran Dana Investasi Ilegal Disamarkan ke Berbagai Pihak, Termasuk Balita

"Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Emak-emak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain," kata Kurniasih

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga itu juga heran adanya laporan bahwa stok minyak goreng mendadak muncul dengan harga tinggi setelah HET dicabut.

Menurut Kurniasih, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di benak publik yang merasa dipermainkan.

Baca juga: Doni Salmanan, dari Buruh Lepas sampai Punya Aset Rp 64 Miliar Hanya dalam Setahun

Ia pun mengingatkan bahwa harga komoditas bahan pokok akan naik menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang sehingga perlu intervensi agar meringankan beban masyarakat.

"Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan," kata juru bicara PKS itu.