Menanti Janji Mendag Menindak Mafia Minyak Goreng

Janji tersebut disampaikan Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Kamis (17/3/2022) di mana ia menyebut pemerintah tidak akan kalah dari para mafia minyak goreng.

"Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia, saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin," kata Lutfi, Kamis.

Lutfi menuturkan, praktik yang dilakukan oleh para mafia tersebut antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, ataupun mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai HET.

"Saya akan perangi dan memastikan mereka yang mengerjakan itu akan dituntut di muka hukum," ujar Lutfi.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menyatakan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas atas dugaan adanya permainan mafia dan kartel yang menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng sawit.

"Jika para pengusaha nakal terus dibiarkan, rusak negara ini dipermainkan mereka dan rakyat yang dirugikan," kata Herman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Politikus Partai Demokrat itu berpendapat, sejauh ini pemerintah memang telah berupaya mengatasi para mafia tersebut, namun upaya itu belum efektif, tidak komprehensif, dan hanya bersifat temporer.

Menurut Herman, memang sudah semestinya perang melawan mafia tidak hanya dilakukan oleh Menteri Perdagangan tetapi juga menggandeng institusi lainnya.

"Bahkan semestinya presiden memimpin langsung untuk mendapatkan solusinya. Pemerintah harus serius dan melahirkan kebijakan jangka panjang dan komprehensif," ujar dia.

Senada dengan Herman, anggota Komisi VI DPR Amin AK mendesak pemerintah untuk tidak tebang pilih dalam menindak mafia yang menimbun minyak goreng.

"Kami berharap, jangan sampai nanti terjadi tebang pilih, hanya pelaku penimbunan berukuran kecil yang ditindak, tapi yang besar-besar tidak diproses. Harusnya semua diseret ke ranah hukum tanpa kecuali," kata Amin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, publik dapat melihat bukti nyata pembangkangan sejumlah pengusaha terhadap aturan yang sudah ditetapkan pemerintah karena stok minyak goreng mendadak membanjiri pasar setelah harga eceran tertinggi (HET) dicabut.

Menurut dia, orang awam dapat menyimpulkan bahwa stok minyak goreng sebenarnya ada tetapi sengaja ditahan atau ditimbun hingga akhirnya HET dicabut.

Padahal, kata Amin, ulah para pengusaha itulah yang membuat banyak rakyat di berbagai daerah harus mengantre bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang kelelahan mengantre.

"Satgas pangan menemukan ada pengusaha yang menimbun jutaan liter minyak goreng di Medan dan Makasar misalnya, tapi kita belum mendengar mereka diberi sanksi," ujar Amin.

Di samping itu, Amin juga menyinggung pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal ribuan ton minyak goreng yang diselundupkan ke luar negeri.

"Kami masih menunggu perkembangan kasus ini, apakah para pelaku penyelundupan akan diadili semuanya, atau terjadi tebang pilih karena terkait kekuatan kartel atau mafia. Kami berharap pemerintah tidak pandang bulu menegakkan aturan," kata dia.

Pencabutan HET Timbulkan Penyelewengan

Amin pun menilai, kebijakan pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru dapat menimbulkan potensi penyelewengan.

"Adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara minyak goreng curah dan kemasan itu berpotensi menimbulkan penyelewengan di lapangan," kata Amin

Seperti diketahui, harga minyak goreng kemasan di pasaran berada di sekitar Rp 22.000 per liter, ada selisih Rp 8.000 dibandingkan HET minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14.000 per liter.

Ia berpandangan, ada tiga kemungkinan penyelewengan yang dapat terjadi. Pertama, minyak curah diekspor secara ilegal atau diselundupkan ke luar negeri.

Kedua, minyak goreng curah dikemas ulang menjadi minyak goreng kemasan atau premium, dan ketiga, minyak goreng curah untuk kondsumsi rumah tangga dijual ke industri.

"Dan sangat mungkin disparitas akan terus meningkat seiring dengan kenaikan harga CPO (minyak sawit mentah) di pasar global," ujar Amin.

Oleh karena itu, menurut Amin, pemerintah harus menjamin stok dan harga minyak goreng curah yang disubsidi dengan HET tersebut terus tersedia dan mudah diakses masyarakat.

Rekan satu partai Amin, Kurniasih Mufidayati, menilai kebijakan pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan hanya merugikan kalangan ibu dan keluarga masyarakat bawah.

Kurniasih berpandangan, pemerintah semestinya mengendalikan kenaikan harga minyak goreng di pasar, bukan malah melepaskannya ke mekanisme pasar.

"Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Emak-emak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain," kata Kurniasih

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga itu juga heran adanya laporan bahwa stok minyak goreng mendadak muncul dengan harga tinggi setelah HET dicabut.

Menurut Kurniasih, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di benak publik yang merasa dipermainkan.

Ia pun mengingatkan bahwa harga komoditas bahan pokok akan naik menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang sehingga perlu intervensi agar meringankan beban masyarakat.

"Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan," kata juru bicara PKS itu.