Terkait Kasus Pembangunan Gereja Kingmi di Mimika, KPK Panggil Eks Anggota DPRD Kota Malang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, periode 2009-2014, yaitu  Budiyanto Wijaya, pada Kamis (17/3/2022). Budiyanto akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi, Mile 32, di Kabupaten Mimika, Papua.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK (Jakarta)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis.

Selain eks anggota DPRD Kota Malang itu, KPK juga akan memeriksa pihak swasta dari PT Master Steel bernama Jessi terkait penyidikan kasus tersebut.

Baca juga: KPK Sempat Periksa Tokoh Agama, PNS, hingga Anggota DPRD di Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile 32

Hingga saat ini, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi di Mimika dengan memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut.

KPK belum dapat menyampaikan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal apa yang akan disangkakan dalam kasus ini.

"Pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan," ujar Ali

Tribunnews sebelumnya melaporkan, pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 merupakan proyek Pemkab Mimika yang sudah dilakukan sejak tahun 2015. Pembangunan gedung Gereja Kingmi Mile 32 hingga saat ini telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 250 miliar yang bersumber dari APBD Mimika tahun anggaran 2015, 2016, 2019, 2021, dan akan berlanjut tahun anggaran 2022 ini.

Tahap pertama pembangunan Gereja Kingmi telah menghabiskan dana Rp 46,2 miliar di tahun 2015. Pembangunan tahap dua di tahun 2016 menghabiskan dana Rp 65,6 miliar.

Pada tahap tiga pembangunan tahun 2019, Pemkab Mimika mengeluarkan dana Rp 47,5 milar.

Pemkab Mimika kemudian menganggarkan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 kembali melalui APBD-Perubahan 2021 senilai Rp 44 miliar.

Tak hanya itu, Pemkab Mimika juga mengalokasikan anggaran melalui APBD 2022 sebesar Rp 50 miliar untuk kelanjutan pembangunan Gereja Kingmi.

KPK sejauh ini juga telah memeriksa proses keikutsertaan perusahaan yang turut mengerjakan proyek pembangunan Gereja Kingmi tersebut.