Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Gelar Prosesi Penyatuan Tanah dan Air hingga Berkemah di IKN

Kompas.com - 15/03/2022, 08:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara khusus melakukan serangkaian kegiatan simbolik di kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Senin (14/3/2022).

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi penyatuan tanah dan air yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia ke dalam sebuah wadah besar yang dinamakan kendi Nusantara.

Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya prosesi meminta 34 gubernur membawa tanah dan air dari daerah masing-masing.

Secara filosofis, penyatuan tanah dan air dari seluruh Indonesia itu bermakna seluruh daerah mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Makna lain yakni IKN sebagai ibu kota Tanah Air Indonesia merupakan milik seluruh bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Baca juga: Harapan Sri Sultan Setelah Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN

Tepat pukul 09.45 WITA atau 08.45 WIB, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo memulai prosesi penyatuan tanah dan air nusantara di kawasan Titik Nol IKN Nusantara.

Prosesi penyatuan itu diawali dengan penyerahan air dan tanah yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies menyerahkan tanah dan air yang diambil dari kawasan Jakarta Utara, tepatnya dari Kampung Akuarium.

Tanah yang dibawa Anies dimasukkan dalam keranjang warna hijau, sedangkan air dimasukkan dalam wadah kendi.

Jokowi menerima tanah dari Anies kemudian memasukkannya ke dalam kendi Nusantara. Setelahnya, air di dalam kendi yang dibawa Anies dituangkan dalam kendi Nusantara.

Usai melakukan prosesi itu, Jokowi berterima kasih kepada Anies.

Baca juga: Nilai Luhur Dibalik Penyatuan Air dan Tanah di Titik Nol IKN Nusantara

Setelah Anies, yang mendapat giliran kedua menyerahkan air dan tanah yakni Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Kemudian, yang mendapat giliran ketiga menyerahkan air dan tanah ke Jokowi yakni Provinsi Papua.

Namun, Gubernur Papua Lukas Enembe berhalangan hadir ke IKN.

Sehingga penyerahan tanah dan air diwakilkan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y Derek Hagemu.

Bentuk kebhinekaan dan persatuan

Usai memimpin prosesi, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh gubernur dan perwakilan yang hadir.

Menurut Jokowi, tanah dan air yang sudah disatukan akan ditempatkan di kawasan yang menjadi lokasi IKN.

Baca juga: Lewat Ritual Kendi Nusantara, Jokowi Dinilai Ingin IKN Jadi Kota yang Hidup dan Menghidupi

"Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat diantara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini," ujar Jokowi.

Dia melanjutkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan IKN akan sangat membantu terwujudnya cita-cita pemindahan ibu kota.

Dalam kesempatan itu, kepala negara pun menyampaikan terimakasih kepada lembaga-lembaga tinggi negara, yakni MPR, DPR, DPD, MA, MK dan KY yang telah mendukung pembangunan IKN.

"Kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun ibu kota Nusantara ini," tambah Jokowi.

6 gubernur absen ikuti prosesi

Meski Jokowi telah meminta 34 gubernur hadir di IKN dengan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing, ternyata ada enam orang yang tidak hadir dalam prosesi penyatuan tanah dan air pada Senin.

Baca juga: Proyek IKN Dinilai Berpotensi Timbulkan Konflik Agraria Secara Luas

Gubernur Papua yang mendapat giliran dipanggil urutan ketiga untuk menyerahkan air dan tanah absen dan diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek Hagemu.

Selain itu, Gubernur Banten Wahidin Halim juga tidak menghadiri prosesi pada Senin. Sebagai gantinya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy yang menghadiri acara tersebut dan menyerahkan tanah serta air kepada Presiden Jokowi.

Gubernur Bali Wayan Koster pun absen dalam acara penyatuan air dan tanah. Adapun Wakil Gubernur Bali Oka Artha yang mewakili Wayan Koster menyerahkan tanah dan air kepada presiden.

Daftar gubernur yang absen di IKN bertambah setelah Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rahman Djohan juga absen pada Senin pagi. Sehingga Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah yang menyerahkan tanah kepada Presiden Jokowi.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun tak hadir pada Senin pagi. Dia digantikan Wakil Gubernur Idris Rahim yang menyerahkan air dan tanah kepada presiden.

Baca juga: Menikmati Malam Saat Berkemah di IKN, Jokowi Pakai Sarung dan Jaket G20

Terakhir, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melengkapi daftar enam gubernur yang tidak menghadiri prosesi penyatuan air dan tanah di IKN. Sugianto diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo menyerahkan air dan tanah kepada presiden.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa ada enam kepala daerah tidak hadir dalam prosesi penyatuan tanah dan air.

Menurut Heru, enam kepala daerah tersebut sudah menyampaikan izin tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan.

"Semua izin karena kondisi kesehatan kurang fit. Karena kondisi kesehatannya," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Senin.

Harapan para gubernur

Para gubernur yang hadir pun menyampaikan harapannya untuk pembangunan IKN Nusantara.

Harapan itu disampaikan usai prosesi penyatuan air dan tanah selesai digelar.

Baca juga: Bertemu Jokowi di IKN, Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, IKN Nusantara mampu menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Indonesia.

"Yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Pada Senin, Anies membawa tanah dan air yang diambil dari Kampung Akuarium di Jakarta Utara.

Menurutnya, hal itu sekaligus sebagai simbol harapa bahwa kota baru yang akan dibangun bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan.

"Sebagaimana masyarakat di kampung akuarium yang dahulunya mereka tersingkirkan, termarjinalkan, kemudian sekarang mereka digarisdepankan dan mendapat fasilitas," tutur Anies.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga: Bukan Klenik, Ini Makna Tanah, Air dan Berkemah di IKN Menurut Peneliti Budaya Jawa

Menurutnya, keberadaan IKN di tengah wilayah Indonesia sangat membantu dari sisi keterjangkauan.

"Mempermudah kami dari timur tidak hanya harus terbang 5 jam ke Jakarta atau terbang 4 jam ke Jakarta. Tapi kita terbang 2 jam atau 2 jam setengah sudah bisa sampai ke IKN, itu harapan saya ke depan," kata Dominggus.

Tokoh adat harapkan perbaikan kualitas SDM

Para tokoh adat dan tokoh agama di Kalimantan Timur juga menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN Nusantara tak hanya sekedar fisik.

Mereka berharap pembangunan sumber daya manusia (SDM) diutamakan terlebih dulu.

"Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM," ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena.

Baca juga: Ungkap Potensi Tukar Guling Lahan Milik Pengusaha yang Terdampak IKN, Walhi: Memperluas Krisis Agraria

Helena melanjutkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

"Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.

Senada dengan Helena, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari, menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal makin baik pula.

Dengan pembangunan institusi pendidikan di sana, Ashari meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, utamanya masyarakat lokal.

"Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa," ucap Ashari.

Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Diawali dengan Rehabilitasi Lahan

Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.

Jokowi bermalam di IKN

Setelah menjalani aktivitas pada pagi dan siang hari di IKN, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menuju lokasi kemah yang telah disiapkan.

Jokowi dan ibu negara bermalam di kawasan IKN.

Selain ibu negara, Kepala Otorita Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe dan Ketua MPR Bambang Soesatyo juga ikut berkemah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga ikut berkemah bersama.

Baca juga: Sederet Fakta Kemah Jokowi di IKN: Pakai Tenda Sisa hingga Kamar Mandi Dilengkapi Shower

Kegiatan kemah akan berakhir pada Selasa (15/3/2022).

Sedianya para gubernur dan pihak yang mewakili dari 34 provinsi akan berkemah bersama Jokowi di IKN.

Namun, karena terbatasnya sarana dan kondisi medan lokasi tidak mendukung untuk dibangun banyak tenda sehingga para gubernur urung berkemah di IKN.

Sebanyak 33 gubernur dan pihak yang mewakili akhirnya pulang ke daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor tetap tinggal di lokasi kemah.

Tak ada kegiatan khusus yang dilakukan mereka selama bermalam di IKN.

Pada Senin malam, Jokowi, Bambang Soesatyo dan para menteri hanya bercengkerama sambil membicarakan pembangunan IKN.

Usai kegiatan itu, mereka kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com