Di bulan November 2021, KPK memeriksa 8 orang dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
Dikutip dari Kompas.TV, delapan orang itu terdiri dari 7 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mimika dan satu tokoh agama.
Pemeriksaan terhadap 8 orang tersebut berlangsung di Kantor Polres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, pada 10-11 November 2021.
Adapun tokoh agama yang diperiksa KPK itu adalah Pendeta Philipus Dholame selaku penerima hibah.
Sementara itu 7 ASN yang menjalani pemeriksaan tahun lalu yaitu Yan Jeeks Agaki dan Yeni Edoway selaku Panitia Adendum I dan Anggota PPHP pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap I serta Henok Mansbawar, Rinto Ishar Siahaan, Yuricha Beloselaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap I.
Baca juga: KPK Dalami Proses Perusahaan Ikut Kerjakan Proyek Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
Kemudian Misgiono dan Melianus Edoway selaku Anggota Panitia Pengadaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Mimika tahap II.
Dua bulan sebelum itu, KPK juga telah memeriksa empat anggota Badan Anggaran DPRD Mimika periode 2014-2019.
Mereka adalah Saleh Alhamid, M Nurman Karupukaro, Elminus B Mom, dan Karel Gwijangge.
Elminus yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 menegaskan bahwa Fraksi Gerindra DPRD Mimika menolak keputusan anggaran pembangunan lanjutan gedung Gereja Kingmi Mile 32 Mimika walaupun akhirnya anggaran itu telah ditetapkan dalam APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2021.
Baca juga: KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika
"Kami dari Fraksi Gerindra dan PDIP masih menolak usulan anggaran, karena pasti akan bermasalah, karena aturannya jelas untuk bantuan keagamaan dan bansos tidak bisa dianggarkan berulang kali untuk tujuan yang sama," terang Elminus.
Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2014-2019 itu pun mengakui telah diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
“Ya betul, kami diperiksa sebagai saksi. Saya sampaikan kepada seluruh penyidik KPK bahwa memang benar anggaran untuk pembangunan gereja itu berulang kali," tegas dia.