JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan antara Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Komisioner KPU-Bawaslu terpilih tidak etis dilakukan.
Pertemuan itu dinilai tertutup hanya untuk Muhaimin dan Komisioner penyelenggara Pemilu.
Pertemuan itu juga dipandang tidak etis, meski hanya mengagendakan silaturahmi usai Komisioner KPU-Bawaslu itu terpilih untuk menjabat selama periode 2022-2027.
"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2022).
Politisi PKS itu mengingatkan bahwa dalam setiap agenda atau pertemuan, utamanya pimpinan DPR, maka perlu ada asas transparansi dan keadilan.
Kedua asas itu diingatkan untuk terus dijaga para pimpinan DPR.
Tak sampai situ, Mardani juga melihat pertemuan itu digelar sebelum 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu resmi dilantik Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, hal itu berpotensi ada indikasi Muhaimin memberikan arahan kepada Komisioner KPU-Bawaslu.
"Pertemuan dengan pihak mana pun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis," ujarnya.
Pertemuan itu juga dinilai Mardani menjadi contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara Pemilu.
"Karena ke-12 nya belum dilantik dan belum konsolidasi internal," imbuh dia.
Baca juga: Dasco: Silaturahmi Anggota KPU-Bawaslu Tidak ke Cak Imin Saja, Tapi ke Semua Pimpinan DPR
Kendati demikian, Mardani tetap mengingatkan agar KPU-Bawaslu bekerja profesional.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mendorong dan mendukung komisioner KPU-Bawaslu bekerja profesional, transparan, adil dan efisien.
Sebelumnya diberitakan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027.
Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan foto di akun Instagram Muhaimin @cakiminow pada Jumat (11/3/2022). Terlihat, Muhaimin duduk bersama 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu terpilih.
Baca juga: Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu