Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardani Nilai Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Tak Etis, Mestinya Dihadiri Semua Pimpinan DPR

Kompas.com - 14/03/2022, 13:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan antara Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Komisioner KPU-Bawaslu terpilih tidak etis dilakukan.

Pertemuan itu dinilai tertutup hanya untuk Muhaimin dan Komisioner penyelenggara Pemilu.

Pertemuan itu juga dipandang tidak etis, meski hanya mengagendakan silaturahmi usai Komisioner KPU-Bawaslu itu terpilih untuk menjabat selama periode 2022-2027.

"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Soroti Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih, PPP: Kalau Konteksnya Silaturahmi, Semuanya Harus Ditemui

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa dalam setiap agenda atau pertemuan, utamanya pimpinan DPR, maka perlu ada asas transparansi dan keadilan.

Kedua asas itu diingatkan untuk terus dijaga para pimpinan DPR.

Tak sampai situ, Mardani juga melihat pertemuan itu digelar sebelum 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu resmi dilantik Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, hal itu berpotensi ada indikasi Muhaimin memberikan arahan kepada Komisioner KPU-Bawaslu.

"Pertemuan dengan pihak mana pun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis," ujarnya.

Pertemuan itu juga dinilai Mardani menjadi contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara Pemilu.

"Karena ke-12 nya belum dilantik dan belum konsolidasi internal," imbuh dia.

Baca juga: Dasco: Silaturahmi Anggota KPU-Bawaslu Tidak ke Cak Imin Saja, Tapi ke Semua Pimpinan DPR

Kendati demikian, Mardani tetap mengingatkan agar KPU-Bawaslu bekerja profesional.

Ia pun mengajak semua pihak untuk mendorong dan mendukung komisioner KPU-Bawaslu bekerja profesional, transparan, adil dan efisien.

Sebelumnya diberitakan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan sejumlah komisioner KPU dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027.

Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan foto di akun Instagram Muhaimin @cakiminow pada Jumat (11/3/2022). Terlihat, Muhaimin duduk bersama 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu terpilih.

Baca juga: Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin juga memberikan keterangan dalam unggahan foto tersebut.

"Penting! Kedatangan tamu-tamu penting, pengawal demokrasi yang fair dan akuntabel. Para anggota KPU dan Bawaslu. Ada yang kenal?" tulis keterangan foto dalam unggahan Cak Imin, dilihat Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membenarkan adanya pertemuan antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu tersebut.

Jazilul mengatakan, pertemuan itu memang betul terjadi. Hanya saja, ia mengaku tak hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Cak Imin: Saya Hanya Usul, yang Tentukan Para Ketum Parpol dan Presiden

"(Pertemuan) sepertinya di kantor DPR Senayan," kata Jazilul melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Minggu.

Jazilul menegaskan tidak ada pembahasan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Pertemuan itu disebut hanya sekadar silaturahmi antara Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu sebelum dilantik.

"Saya pastikan, tidak ada pembahasan terkait penundaan Pemilu. Tidak ada," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com