KSP Sesalkan Adanya Kekerasan dalam Demonstrasi Tolak DOB Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyesalkan adanya kekerasan dalam aksi demonstrasi yang ingin menyuarakan penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Aksi yang sedianya digelar di Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) itu diwarnai kekerasan pemukulan terhadap aparat sedang melakukan pengamanan di dekat kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (11/3/2022).

Dilaporkan bahwa Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka akibat pukulan batu oleh salah satu massa aksi.

Aparat Kepolisian dibantu TNI akhirnya berusaha membubarkan massa aksi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerangan.

Baca juga: 6 Warga dari DKI dan Papua Gugat Pasal Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ke MK

“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi," tutur Jaleswari dalam siaran persnya pada Jumat.

"Penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang mereka melakukan aksi di Ring Satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah shalat Jumat sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” lanjutnya.

Jaleswari menegaskan, bahwa massa aksi yang mengeklaim membawa aspirasi penolakan DOB harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam penyaluran aspirasi.

Jaminan kebebasan yang diberikan negara tidak bisa serta-merta diartikan memperbolehkan adanya aksi demonstrasi yang disertai kekerasan, perusakan dan penyerangan aparat yang bertugas melakukan pengamanan.

Lebih lanjut Jaleswari menjelaskan, kebijakan DOB di provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah telah berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat pulau Jawa ini," kata Jaleswari.

Sehingga, pelayanan umum kependudukan dan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat nantinya dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya dan kesulitan transportasi.

Selain itu, pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan.

“Sekali lagi, silakan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum," tambah Jaleswari.

Selain di Jakarta, demonstrasi menolak DOB juga terjadi di sejumlah titik di Papua.

Diberitakan Kompas.com, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua, Selasa (8/3/2022).