KSP Sesalkan Adanya Kekerasan dalam Demonstrasi Tolak DOB Papua

Aksi yang sedianya digelar di Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) itu diwarnai kekerasan pemukulan terhadap aparat sedang melakukan pengamanan di dekat kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (11/3/2022).

Dilaporkan bahwa Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka akibat pukulan batu oleh salah satu massa aksi.

Aparat Kepolisian dibantu TNI akhirnya berusaha membubarkan massa aksi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerangan.

“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi," tutur Jaleswari dalam siaran persnya pada Jumat.

"Penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang mereka melakukan aksi di Ring Satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah shalat Jumat sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” lanjutnya.

Jaleswari menegaskan, bahwa massa aksi yang mengeklaim membawa aspirasi penolakan DOB harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam penyaluran aspirasi.

Jaminan kebebasan yang diberikan negara tidak bisa serta-merta diartikan memperbolehkan adanya aksi demonstrasi yang disertai kekerasan, perusakan dan penyerangan aparat yang bertugas melakukan pengamanan.

Lebih lanjut Jaleswari menjelaskan, kebijakan DOB di provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah telah berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat pulau Jawa ini," kata Jaleswari.

Sehingga, pelayanan umum kependudukan dan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat nantinya dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya dan kesulitan transportasi.

Selain itu, pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan.

“Sekali lagi, silakan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum," tambah Jaleswari.

Selain di Jakarta, demonstrasi menolak DOB juga terjadi di sejumlah titik di Papua.

Diberitakan Kompas.com, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua, Selasa (8/3/2022).

Ratusan mahasiswa dengan mengenakan beragam jas almamater melakukan aksi demonstrasi menolak DOB.

Adapun aksi demontrasi ini berlangsung di beberapa titik, yaitu Kampus Uncen Perumnas III Waena, depan Jalan SPG Teruna Bakti, Lampu Merah Waena, dan Kampus Uncen Abepura.

Terdengar massa aksi berkali-kali teriak menolak DOB di Papua. Menurut mereka, rakyat Papua belum sejahtera.

"Tolak pemekaran!" kata massa aksi sambil berteriak.

Koordinator Umum Aksi Demonstrasi Tolak DOB di Papua, Alfa Hisage mengungkapkan bahwa aksi yang dilaksanakan hari ini murni dari mahasiswa dan rakyat Papua dengan tuntutan menolak DOB yang tengah dibahas oleh pemerintah pusat.

“Aksi yang kita laksanakan ini murni dari mahasiswa dan masyarakat di Papua untuk menolak rencana DOB di Papua,” kata Alfa saat dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon selulernya, Selasa.

Konflik horizontal

Jauh sebelum aksi demonstrasi terjadi, Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Yoel Luiz Mulait mengatakan, isu pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat mendapatkan respons beragam dari masyarakat lokal.

Yoel pun menuturkan, isu ini berpotensi menimbulkan konflik antarmasyarakat.

"Isu pemekaran ini menimbulkan respons beragam di Papua. Ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal kalau isu pemekaran ini terus didorong," kata Yoel dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada 23 Februari 2022.

Adapun pemerintah pusat berencana melakukan pemekaran enam provinsi di Papua dan Papua Barat.

Namun, masih ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Karena itu, Yoel mengatakan, MRP saat ini tengah mengajukan gugatan terhadap UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua Nomor 2 Tahun 2021 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu ketentuan yang dipersoalkan adalah Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

"Jalan tengah yang dilakukan MRP sebagai lembaga kultur, kami mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 2/2021 untuk menjaga keutuhan NKRI," ujar dia.

Dikutip dari Kompas.id, perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Pastor Hans Jeharut, meminta pemerintah pusat tidak tergesa-gesa menetapkan daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat karena berpotensi terjadi konflik yang besar.

Ia menegaskan, perlu ada dialog antara pusat dan masyarakat, juga keterlibatan lembaga lainnya, seperti gereja Katolik.