Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Sesalkan Adanya Kekerasan dalam Demonstrasi Tolak DOB Papua

Kompas.com - 11/03/2022, 15:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyesalkan adanya kekerasan dalam aksi demonstrasi yang ingin menyuarakan penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Aksi yang sedianya digelar di Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri) itu diwarnai kekerasan pemukulan terhadap aparat sedang melakukan pengamanan di dekat kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (11/3/2022).

Dilaporkan bahwa Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka akibat pukulan batu oleh salah satu massa aksi.

Aparat Kepolisian dibantu TNI akhirnya berusaha membubarkan massa aksi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerangan.

Baca juga: 6 Warga dari DKI dan Papua Gugat Pasal Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ke MK

“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi," tutur Jaleswari dalam siaran persnya pada Jumat.

"Penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang mereka melakukan aksi di Ring Satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah shalat Jumat sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” lanjutnya.

Jaleswari menegaskan, bahwa massa aksi yang mengeklaim membawa aspirasi penolakan DOB harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam penyaluran aspirasi.

Jaminan kebebasan yang diberikan negara tidak bisa serta-merta diartikan memperbolehkan adanya aksi demonstrasi yang disertai kekerasan, perusakan dan penyerangan aparat yang bertugas melakukan pengamanan.

Lebih lanjut Jaleswari menjelaskan, kebijakan DOB di provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah telah berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat pulau Jawa ini," kata Jaleswari.

Sehingga, pelayanan umum kependudukan dan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat nantinya dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya dan kesulitan transportasi.

Selain itu, pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan.

“Sekali lagi, silakan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum," tambah Jaleswari.

Selain di Jakarta, demonstrasi menolak DOB juga terjadi di sejumlah titik di Papua.

Diberitakan Kompas.com, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua, Selasa (8/3/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com