Kementerian PPPA Desak Hukuman Maksimal dan Kebiri terhadap Guru Terduga Pemerkosa 7 Siswa di Purbalingga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendesak aparat hukum dapat menjatuhkan hukuman maksimal terhadap guru yang diduga mencabuli tujuh siswanya yang masih di bawah umur di Purbalingga, Jawa Tengah.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar berharap, satuan pendidikan dapat memperketat pengawasan terhadap kegiatan guru dan siswa mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.

“Kementerian PPPA mengecam keras perbuatan guru yang melakukan pemerkosaan terhadap tujuh siswanya. Kementerian PPPA menegaskan tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap pelaku kekerasan seksual. Karena itu, kami mengharapkan pelaku mendapat hukuman maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujar Nahar, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Bupati Purbalingga Guru Musik SMP yang Cabuli 7 Siswanya Disanksi Berat

Nahar menjelaskan, berdasarkan kronologi perkara, bila terbukti memenuhi unsur Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dengan ancaman maksimal berupa pidana mati, seumur hidup, atau Penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu, karena status pelaku sebagai pendidik juga dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana serta dapat diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan diberikan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Baca juga: 5 Fakta Guru Musik di Purbalingga Cabuli 7 Siswa, Paksa Korban Peragakan Adegan Pornografi dan Direkam

Nahar mengatakan, Kementerian PPPA telah berkoodinasi dengan Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT PPA) Provinsi Jawa Tengah untuk penjangkauan, asesmen awal, dan pendampingan proses hukum yang telah dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Purbalingga serta Unit PPA Polres Purbalingga.

“Kami juga telah mencatat PPT PKBGA menjadwalkan pendampingan dan konseling psikologis kepada para korban serta rencana penjangkauan ke sekolah korban untuk deteksi dini keberadaan korban-korban lainnya yang masih belum berani melapor,” kata Nahar.