Kompas.com - 10/03/2022, 11:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan partai politik fokus mempersiapkan diri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jimly meminta partai politik jangan lagi memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu yang justru menjauhkan simpati rakyat.

"Partai-partai sebaiknya fokus saja mempersiapkan diri. Jangan tergantung hasil survei, elektabilitas tidak naik-naik lalu minta pemilu ditunda," kata Jimly dalam diskusi daring Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Kamis (10/3/2022).

"Persiapkan diri untuk menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya daripada memunculkan isu perpanjangan jabatan atau penundaan yang tidak simpatik di mata publik," tambahnya.

Baca juga: Menghalalkan Segala Cara demi Tunda Pemilu

Dia berpendapat, partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu hanya sekadar main-main agar menjadi bahan pembicaraan publik.

Menurut Jimly, partai politik tersebut tidak siap mengikuti Pemilu 2024.

Jimly pun meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

"Saya berpendapat partai-partai yang masih mengusung ide penundaan pemilu hanya main-main saja supaya masuk di media terus dan menjadi pembicaraan. Partai-partai ini sebetulnya partai yang belum siap," tuturnya.

Baca juga: Khawatir Ciptakan Krisis, Sekjen PDI-P Nilai Tidak Ada Alasan Menunda Pemilu

Bertalian dengan itu, Jimly meyakinkan tidak mungkin ada perubahan hukum terkait penyelenggaraan pemilu baik melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), revisi undang-undang, maupun amendemen UUD 1945.

Jimly menilai, secara prosedur hal-hal tersebut nyaris tidak mungkin dilakukan.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.