Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Sisi Wajah Pemerintah: Dulu "Ngotot" Pilkada 2020 meski Pandemi, Kini Diam soal Pemilu Ditunda

Kompas.com - 04/03/2022, 10:26 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

Sama dengan Airlangga, PBNU juga memiliki sikap berbeda.

Seperti diketahui, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) merupakan salah satu organisasi agama besar yang pandangannya selalu dipertimbangkan oleh Pemerintah.

PBNU yang saat itu dipimpin oleh Said Aqil Siroj menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, dengan adanya pandemi Covid-19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Kini, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf tampak setuju dengan penundaan Pemilu 2024.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal, mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Gus Yahya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, dikutip dari Antara, Minggu (27/2/2022), seperti dikutip dari Kompas.tv.

Baca juga: Ada Usul Penundaan Pemilu, Faisal Basri Sebut Negara dan Korporasi Bersatu untuk Kepentingan Sesaat

Sikap Jokowi dipertanyakan

Jokowi sempat menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden beberapa waktu lalu.

Namun Jokowi belum bersikap usai wacana penundaan Pemilu 2024 dikeluarkan oleh sejumlah "orang dekatnya". Padahal isu tersebut tidak sesuai dengan konstitusi negara.

Ketidaktegasan Jokowi membuat berbagai pihak curiga, termasuk dari kalangan oposisi.

Politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan ada pihak yang lempar batu sembunyi tangan dalam usulan penundaan Pemilu 2024.

Benny lalu menduga kuat justru Jokowi sendiri yang sebenarnya menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Ia juga mengingatkan mayoritas rakyat tak menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, berdasarkan hasil sejumlah negara survei.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Azyumardi: Saya Melihat Gejalanya, Perkataan Jokowi Selalu Berlawanan dengan Tindakan

“Kalau saya amati apa yang disampaikan Bahlil, ketua umum PKB, dan ketua umum PAN itu kan panggung depan saja, jadi panggung belakangnya ada, jadi nampaknya lempar batu sembunyi tangan,” ucap Benny Kabur Harman dalam Program Satu Meja The Forum KOMPAS TV bersama jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Rabu (2/3/2022), seperti dikutip dari Kompas.tv.

“Menurut saya panggung belakangnya ini ada dugaan kuat Istana yang bermain di belakang ini. Menurut saya, Pak Jokowi yang punya keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya dua periode,” imbuh dia.

Selain Demokrat, PKS juga mempertanyakan sikap Jokowi. Sebab sejauh ini Jokowi belum menyampaikan pendapat atau pandangannya terkait penundaan Pemilu 2024.

"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih, ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (3/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com