Pada awal Januari lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pihak Pemerintah yang menunjukkan keinginannya agar Pemilu 2024 ditunda.
Alasannya karena Indonesia masih memerlukan waktu untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.
Menurut Bahlil, para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.
Baca juga: Sebut Dunia Usaha Minta Pilpres Ditunda, Menteri Bahlil Dinilai Tak Paham Konstitusi
Wacana penundaan pemilu kembali berkembang dari pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Muhaimin karena alasan ekonomi. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
Muhaimin mengusulkan supaya Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun
Menurut dia, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, selama 2022-2023 akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.
"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” kata Cak Imin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).
Usulan yang dilempar Cak Imin disambut oleh Wakil Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Airlangga Hartarto.