Kompas.com - 01/03/2022, 20:58 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik (parpol) pengusul wacana penundaan pemilu dinilai tidak punya kader yang mumpuni untuk menghadapi kontestasi pemilu 2024.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, terjadi perbedaan pandangan politik antar partai koalisi.

Ia menilai Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mestinya tak setuju dengan wacana tersebut karena punya banyak kader untuk berkompetisi di 2024 nanti.

“Ya artinya partai-partai yang punya kandidat kuat seperti PDI Perjuangan dan Gerindra belum sejalan karena masih ada peluang mengajukan kandidat,” kata Firman pada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Sementara itu, Firman mencontohkan, dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu pengusul wacana pemunduran pemilu.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Prabowo Hormati Konstitusi

Dalam pandangan Firman, dua parpol itu belum memiliki kader yang mumpuni, misalnya untuk maju mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Misalnya Muhaimin Iskandar, mau dipaksa seperti apa juga (elektabilitasnya) enggak sampai 4 besar juga. PAN juga tidak punya tokoh,” tuturnya.

Firman pun menduga partai-partai yang mengusulkan pemilu diundur tak punya kedekatan dengan tokoh politik dengan elektabilitas tinggi saat ini.

“Mereka tidak terlalu attach dengan tokoh-tokoh yang (elektabilitasnya) sudah tiga besar seperti Anies atau Ganjar,” imbuhnya.

Wacana untuk memundurkan pemilu dimunculkan oleh sejumlah ketua umum partai.

Seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan mendapatkan aspirasi dari masyarakat untuk menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KPU: Anggaran Pemilu 2024 di Antaranya untuk Pengadaan Kantor di Daerah dan Tambahan Honor Petugas KPPS

Ia mengaku akan menampung aspirasi itu dan membahasnya dengan pimpinan parpol lainnya.

Disisi lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tegas menolak wacana itu dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945.

Hasto berpandangan, penundaan pemilu akan mengganggu fase pemilu lima tahun sekali yang diatur dalam konstitusi.

Ia menilai penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Rute Transjakarta 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan

Nasional
UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

UPDATE 27 November: Positif Covid-19 Bertambah 4.151 Kasus, 35 Orang Meninggal

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel, Ada 4 Awak di Dalamnya

Nasional
Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Kronologi Helikopter Polri Hilang di Perairan Babel: Cuaca Buruk Hingga Gagal Naikkan Ketinggian

Nasional
ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

ICW: Pembayaran Terlambat, Subkontraktor Segel Tower BTS di Natuna dan Sumbawa

Nasional
ICW Dorong Kejagung Periksa Menkominfo Soal Dugaan Korupsi Proyek BTS 4G

ICW Dorong Kejagung Periksa Menkominfo Soal Dugaan Korupsi Proyek BTS 4G

Nasional
BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Cianjur 73.874, Sebanyak 1.207 Ibu Hamil

BNPB: Jumlah Pengungsi Gempa Cianjur 73.874, Sebanyak 1.207 Ibu Hamil

Nasional
BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Nasional
Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, 'Lost Contact'

Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, "Lost Contact"

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Ingin 'Happy Ending', yang Diusung Capres 2024 'All Jokowi's Man'

Pengamat Sebut Jokowi Ingin "Happy Ending", yang Diusung Capres 2024 "All Jokowi's Man"

Nasional
Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Nasional
'Fit And Proper Test' Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

"Fit And Proper Test" Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Nasional
Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.