Parpol Pengusul Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Tak Punya Kader Mumpuni Untuk 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik (parpol) pengusul wacana penundaan pemilu dinilai tidak punya kader yang mumpuni untuk menghadapi kontestasi pemilu 2024.

Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, terjadi perbedaan pandangan politik antar partai koalisi.

Ia menilai Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mestinya tak setuju dengan wacana tersebut karena punya banyak kader untuk berkompetisi di 2024 nanti.

“Ya artinya partai-partai yang punya kandidat kuat seperti PDI Perjuangan dan Gerindra belum sejalan karena masih ada peluang mengajukan kandidat,” kata Firman pada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Sementara itu, Firman mencontohkan, dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu pengusul wacana pemunduran pemilu.

Dalam pandangan Firman, dua parpol itu belum memiliki kader yang mumpuni, misalnya untuk maju mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Misalnya Muhaimin Iskandar, mau dipaksa seperti apa juga (elektabilitasnya) enggak sampai 4 besar juga. PAN juga tidak punya tokoh,” tuturnya.

Firman pun menduga partai-partai yang mengusulkan pemilu diundur tak punya kedekatan dengan tokoh politik dengan elektabilitas tinggi saat ini.

“Mereka tidak terlalu attach dengan tokoh-tokoh yang (elektabilitasnya) sudah tiga besar seperti Anies atau Ganjar,” imbuhnya.

Wacana untuk memundurkan pemilu dimunculkan oleh sejumlah ketua umum partai.

Seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan mendapatkan aspirasi dari masyarakat untuk menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku akan menampung aspirasi itu dan membahasnya dengan pimpinan parpol lainnya.

Disisi lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tegas menolak wacana itu dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945.

Hasto berpandangan, penundaan pemilu akan mengganggu fase pemilu lima tahun sekali yang diatur dalam konstitusi.

Ia menilai penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas politik.