Kritik Denny Indrayana Soal Wacana Menambah Masa Jabatan Presiden: Pelanggaran Konstitusi Berjamaah, Memalukan

"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” urai dia.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan. Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” lanjut Cak Imin.

Seperti yang disampaikan Denny Indrayana, menunda pemilu 2024 dapat menambah masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah.

Sehari setelah Cak Imin mengaku mendapat aspirasi yang berujung pada usul penundaan pemilu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melemparkan usul yang sama.

Bila Cak Imin menggunakan wacana pemilu diundur, Airlangga langsung menyebut isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Usul Pemilu Diundur, Muhaimin Dinilai Terapkan Strategi Buying Time

Sama seperti Cak Imin, Airlangga mengaku mendapat aspirasi masyarakat. Adapun aspirasi itu disebut didapatnya dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pada Kamis (24/2/2022).

Menurut dia, aspirasi berisi mengenai keinginan petani di Siak terhadap keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan," ucap Airlangga, dikutip dari siaran pers.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," tambahnya.

Baca juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Kontraproduktif dengan Semangat Reformasi

Setelah Cak Imin dan Airlangga, giliran Ketum PAN Zulkifli Hasan menyamakan manuver.

Meski jadi anak bontot dalam koalisi Jokowi, PAN menyuarakan wacana yang sama soal perpanjangan masa jabatan presiden dengan usul penundaan pemilu/

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Wakil Ketua MPR itu menyebut ada 5 alasan yang mendasari mengapa Pemilu perlu dipertimbangkan diundur.

Kelima faktor itu adalah pandemi Covid-19, kondisi ekonomi belum stabil, perang Rusia-Ukraina yang bisa menyebabkan tidak menentunya harga minyak dunia, membengkaknya anggaran Pemilu, dan tertundanya program-program pembangunan nasional imbas pandemi.

Zulhas mengklaim keputusan PAN mendukung pengunduran pemilu ini diambil setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.

"Dalam konteks ini, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," ujar Zulhas.

(Penulis: Ardito Ramadhan. Editor: Dani Prabowo)