Partai Ummat Akan Ajukan Judicial Review UU IKN ke MK, Harap Ibu Kota Batal Pindah

Kompas.com - 25/02/2022, 15:16 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengungkapkan, partainya berencana mengajukan judicial review atau uji materi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ridho berharap, dalam putusannya nanti MK membatalkan UU IKN sehingga rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pun urung direalisasikan.

"Partai Ummat mempertimbangkan dengan serius untuk mengajukan judicial review terhadap UU IKN begitu tercatat dalam lembaran negara kelak, dan memohon kepada MK untuk membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut," kata Ridho dalam konferensi pers, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Pengembangan IKN, Potensi Konflik Pertanahan hingga Sinkronisasi Kerja Jadi Fokus Kementerian ATR/BPN

"Konsekuensi dari permohonan pembatalan UU IKN ini tentu adalah batalnya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, insya Allah ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara" ujar Ridho.

Ridho menuturkan, ada empat materi UU IKN yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Partai Ummat menolak UU tersebut.

Pertama, kata Ridho, UU IKN mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN adalah Otorita IKN, ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota.

Ia menyebutkan, tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi yang memberikan kewenangan kepada lembaga bernama otorita untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kedua, penunjukkan langsung kepala Otorita IKN oleh presiden melalui konsultasi dengan DPR juga dinilai bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.

"Ibu kota negara yang diakui sebagai daerah provinsi seharusnya dipimpin oleh seorang gubernur, bukan kepala otorita. Kepala pemerintahan setingkat gubernur ini dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan diangkat oleh presiden," kata Ridho.

Ketiga, Ridho menyoroti beragam kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN melalui UU IKN.

Kewenangan khusus itu antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota.

"Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU IKN tersebut secara jelas telah mendistorsi arti kekhususan ibu kota negara," ujar Ridho.

Menurut dia, kekhususan itu semestinya diberikan dengan orientasi pada upaya mendukung dan memfasilitasi roda pemerintahan, bukan untuk memfasilitasi sektor ekonomi dan bisnis.

Keempat, Ridho menilai ketentuan UU IKN mengenai tidak adanya DPRD di IKN Nusantara juga tak sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah memiliki DPRD.

Baca juga: Konsep Anies Air Hujan Masuk Tanah Diterapkan di IKN, Begini Nasib Sumur Resapan di Jakarta

"Rakyat tidak diberikan ruang untuk memilih wakil-wakilnya di tingkat provinsi, yaitu DPRD provinsi, hak politik hanya diberikan untuk tingkatan DPR dan DPD," ujar Ridho.

Ia mengatakan, Partai Ummat masih perlu menyiapkan materi-materi judicial review sebelum resmi mengajukan gugatan ke MK.

"Kami harapkan kira-kira 1,5 bulan setelah ini, kira-kira bulan April insya Allah kami berencana untuk mengajukan judicial review terhadap UU IKN," kata Ridho.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.