Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardani: Salah Nakhoda di Proyek "Rara Jonggrang" IKN Biayanya Besar

Kompas.com - 24/02/2022, 06:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan seksama. Sebab jika salah orang pada proyek ibu kota baru, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar.

Presiden Jokowi memiliki kriteria calon Kepala Otorita IKN Nusantara bukan berasal dari kalangan partai politik atau sosok non-parpol.

"Asal parpol atau non parpol nggak masalah. Ini proyek besar dan berisiko. Salah pilih nakhoda cost-nya besar," ujar Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Mardani menyinggung pembiayaan proyek ibu kota baru yang sangat besar.

Baca juga: Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Jokowi Dinilai Sudah Tepat

"Dana negara yang mestinya untuk rakyat sebagian dialihkan untuk proyek ini," sebutnya.

Oleh karena itu, Kepala Otorita IKN yang bertugas untuk menetapkan peraturan penyelenggaraan daerah khusus Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, dinilai harus merupakan sosok mumpuni.

"Yang utama kapasitas dan integritas. Kapasitasnya dua: leadership dan manajerial. Leadership akan memudahkan kolaborasi dan arah pembangunan. Manajerial membuat semua detail. Bisa dikontrol," papar Mardani.

Politikus PKS itu menyebut aspek leadership dan manajerial menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi calon Kepala Otorita IKN Nusantara. Hal ini mengingat proyek pemindahan ibu kota negara yang dinilainya dilakukan dalam waktu serba cepat.

Mardani pun mengumpamakan proyek IKN seperti kisah Rara Jonggrang yang meminta Bandung Bandawasa membangun seribu candi dalam waktu satu malam.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Segera Dilantik Jokowi, Ini Tugas, Masa Jabatan, dan Cara Pengangkatannya

"Proyek semacam Roro Jonggrang karena serba cepat berpeluang tidak berkualitas standar, baik bangunan maupun ekosistemnya," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi bakal melantik Kepala Otorita IKN dalam waktu dekat. Menurut Jokowi, pelantikan bisa saja dilakukan pada minggu depan.

"Secepatnya. Ya mungkin ini minggu-minggu depan sudah kita lantik," kata Jokowi di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Dari berbagai kriteria yang sempat disampaikan Jokowi, muncul sejumlah nama yang dinilai berpeluang menjadi pemimpin daerah ibu kota baru. Apalagi Jokowi juga sebelumnya sempat menyebut sejumlah nama kandidat calon Kepala Otorita IKN.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com