Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Jokowi yang Tak Berpihak di Konflik Rusia Vs Ukraina Dinilai Bukan Berarti RI Cari Selamat

Kompas.com - 25/02/2022, 14:51 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyerukan agar jangan sampai ada perang antara kedua negara.

Presiden Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina pada Kamis (24/2/2022) yang menandakan dimulainya serangan besar Moskwa kepada Ukraina, meski eskalasi kedua negara sudah memanas sejak beberapa waktu terakhir.

Usai invasi Rusia kepada Ukraina berjalan, Presiden Jokowi sempat membuat pernyataan terkait perang.

Presiden menyerukan untuk menghentikan perang di akun Twitter resminya, @jokowi.

Namun cuitan Jokowi disampaikan secara singkat dan tanpa memberikan konteks terhadap kondisi peperangan mana yang ia maksud.

Baca juga: Serangan Rusia ke Ukraina Berpotensi Jadi Perang Dunia III, Ini Dampaknya ke Indonesia

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," tulis Jokowi, Kamis.

Meski begitu, Jokowi sebenarnya sudah menyinggung konflik di Ukraina sebelumnya.

Lewat beberapa cuitannya, presiden membicarakan konflik antara Rusia dengan Ukraina, sekalipun Jokowi tak menuliskan kata "Rusia".

Jokowi memilih menggunakan istilah "krisis Ukraina" dan "ketegangan di Ukraina" untuk mendefinisikan eskalasi panjang yang terjadi antara kedua negara tersebut.

Buntut konflik Rusia dan Ukraina, sejumlah negara barat ikut turun tangan, termasuk China yang merupakan sekutu Rusia.

Tiga hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Jokowi mengingatkan agar semua pihak menahan diri.

"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," cuit Jokowi di Twitternya, Senin (21/2/2022).

Baca juga: Legislator Ini Minta Jokowi Beri Intervensi Soal Serangan Rusia ke Ukraina dan Buka Hotline WNI

Menurut presiden, ada yang lebih penting untuk dihadapi dunia global. Jokowi mengajak seluruh negara memulihkan ekonomi pasca digempur pandemi Covid-19.

"Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," ucapnya.

Sehari setelahnya, Jokowi kembali membicarakan krisis Ukraina. Ia juga menegaskan upaya perdamaian harus segera dilakukan.

"Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi, pada Selasa (22/2/2022).

"Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda," tambahnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com