Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingin BKKBN Terus Jadi Garda Terdepan dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Kompas.com - 22/02/2022, 14:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk terus berperan dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh.

Ma'ruf mengatakan, selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya.

"Meski zaman berkembang pesat dan generasi berubah mengikuti zaman, BKKBN harus tetap di garda terdepan, bahkan memperkuat perannya melalui kemitraan strategis dengan aktor-aktor penting lainnya," kata Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional BKKBN 2022, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: BKKBN Ingatkan Pentingnya Program Keluarga Berencana untuk Mencegah Kematian Ibu

Dalam sambutannya itu, Ma'ruf menyampaikan tiga pesan kepada BKKBN terkait pembangunan ketahanan keluarga dan penurunan angka stunting.

Pertama, ia menekankan pentingnya peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk memastikan pembangunan manusia dari awal kehidupannya.

Ia menyebutkan, keluarga merupakan tempat di mana nilai-nilai agama, norma sosial serta nilai kebangsaan diajarkan dan dipraktikkan.

"Seseorang menjadi unggul dalam kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas, serta keimanan dan akhlak, karena dibentuk di dalam sebuah keluarga. Untuk itu, sangatlah tepat jika semangat membangun bangsa ini dimulai dengan membangun keluarga-keluarga," kata Ma'ruf.

Baca juga: BKKBN Siapkan Tim Pendamping Warga untuk Kejar Target Stunting Nasional

Oleh sebab itu, ia meminta BKKBN menggencarkan program Bangga Kencana untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok.

"Pemahaman diri akan pentingnya membangun ketahanan keluarga dapat menjadi bekal yang menentukan kualitas keluarga Indonesia ke depan," ujar dia.

Kedua, Ma'ruf menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024 dan 0 persen pada 2030.

Ia menyebutkan, selama ini tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran dalam upaya menekan angka stunting tersebut.

"Seluruhnya hanya perlu dioptimalkan dengan mengedepankan pendekatan keluarga dan kolaboratif melalui kemitraan, sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekadar wacana, melainkan sungguh bisa terlaksana," kata Ma'ruf.

Ketiga, Ma'ruf menekankan konvergensi antarprogram supaya program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan saling melengkapi dan membuat intervensi yang diberikan betul-betul diterima oleh rumah tangga sasaran.

"Konvergensi ini mudah diucapkan tetapi tidak mudah direalisasikan. Membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com