Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi yang Tembus 70 Persen

Kompas.com - 21/02/2022, 16:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah maraknya kritik publik terhadap pemerintah, hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Setidaknya, empat lembaga menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf menembus angka 70 persen.

Terbaru, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen.

Angka ini meningkat dibandingkan survei pada Oktober 2021. Saat itu, angka kepuasan publik mencapai 66,4 persen.

Angka survei terbaru yang mencapai 73,9 persen bahkan merupakan yang tertinggi sejak Januari 2015 atau ketika awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Hampir 50 Persen Pemilih Gerindra Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).

Secara total, kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen), serta politik dan keamanan (77,6) persen. Kemudian, kepuasan terhadap penegakan hukum (69 persen), dan perekonomian (60,4 persen).

Survei Indikator Politik Indonesia

Hasil survei Indikator Politik Indonesia juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 71 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi selama dua bulan terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tren Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf Melonjak di Kalangan Bukan Pemilih

Angka 71 persen tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 20 persen, dan cukup puas sebanyak 51 persen.

"Di bulan Januari sampai dengan Februari mereka yang cukup puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden. Kalau kita gabung itu sekitar 71 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei virtual, Minggu (20/2/2022).

Sementara itu, sebanyak 20,9 persen responden menjawab kurang puas. Kemudian, 3,9 persen menjawab tidak puas sama sekali, dan 4,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap kinerja Presiden Jokowi sekitar 25 persen. Tidak tahu dan tidak jawab 4 persen," ujar Burhanudin.

Adapun survei Indikator itu dilakukan pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022. Sampel survei ditentukan secara acak dari warga negara berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat smartphone.

Baca juga: Survei Indikator: 71 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Dari populasi tersebut, diperoleh sampel  acak sebanyak 626 responden melalui wawancara daring dengan metode simple random sampling.

Tingkat kepercayaan survei ini berada pada angka 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar 4 persen.

Survei SMRC

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) akhir Desember 2021 juga menunjukkan angka serupa. Menurut survei yang dirilis Minggu (26/12/2021), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

"Mayoritas warga, 71,7 persen, sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam konferensi pers daring, Minggu.

"Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen," tuturnya.

Baca juga: Survei Indikator: 61,5 Persen Responden Setuju Vaksin Booster, 32,2 Persen Tak Setuju

Deni mengatakan, tingkat kepuasan ini stabil dalam dua tahun terakhir. Ia menyebutkan, tingkat kepuasan pada kinerja presiden ini sejalan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Mayoritas responden yakni sebesar 75 persen merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19. Sementara yang kurang atau tidak puas hanya 22 persen, dan yang tidak menjawab 3 persen.

“Kepuasan ini, mengalami kenaikan dari 61 persen pada survei Oktober 2020 menjadi 75 persen pada Desember 2021,” kata Deni.

Adapun survei SMRC ini dilakukan pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2.420 responden terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error survei diperkirakan sebesar 2,2 persen.

Survei Charta Politika

Tak jauh beda, survei Charta Politika pada akhir Desember 2021 memperlihatkan bahwa 70,1 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Rinciannya, sebanyak 8,3 persen responden sangat puas, dan 61,8 persen responden cukup puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Partai Oposisi Yakin Kinerja Pemerintahan Semakin Baik Tahun Ini

Sementara, yang menyatakan tidak puas sebanyak 29,4 persen, terdiri dari 26,6 persen responden yang kurang puas dan 2,8 persen responden tidak puas sama sekali.

Angka itu mengalami kenaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya, bahkan mencapai yang tertinggi sejak survei Februari 2020.

Adapun survei Charta Politika ini digelar selama 29 November-6 Desember 2021. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200.

Metode yang digunakan dalam survei yakni wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com