Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Lengkap 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027

Kompas.com - 17/02/2022, 18:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027 telah ditetapkan.

Tujuh komisioner tersebut lolos proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi II DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada 14 calon komisioner KPU yang mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan. Namun, hanya tujuh yang lolos dan ditetapkan sebagai komisioner KPU RI.

Baca juga: Ada Proses Politik Jadi Alasan Komisi II Tak Bisa Penuhi Keterwakilan 30 Persen Perempuan di KPU-Bawaslu

Dari tujuh nama, hanya ada satu petahana. Sisanya didominasi dari komisioner KPU daerah.

Kemudian, dari tujuh komisioner terpilih, hanya satu yang perempuan, sedangkan enam lainnya laki-laki.

Nama-nama tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dilantik.

Berikut profil singkat tujuh komisioner KPU RI terpilih periode 2022-2027.

1. Hasyim Asy'ari

Hasyim menjabat sebagai komisioner KPU RI sejak 2016 lalu. Kala itu, ia masuk melalui sistem pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia.

Jabatan Hasyim sebagai Komisioner KPU RI berlanjut di periode selanjutnya, yakni 2017-2022.

Baca juga: Profil Lengkap 5 Anggota Bawaslu RI Terpilih Periode 2022-2027

Dikutip dari laman resmi KPU RI, Hasyim merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hasyim menamatkan studi S1 sebagai sarajana hukum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto pada 1995. Ia lantas melanjutkan studi magister sains bidang ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan rampung tahun 1998.

Pada 2012, Hasyim meraih gelar doktoral dibbidanh sosiologi politik University of Malaya, Malaysia.

Selain terjun di bidang kepemiluan, pria kelahiran Pati, 3 Maret 1973 itu juga aktif di kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

2. Mochammad Afifuddin

Saat ini, Afif masih menjabat sebagai anggota Bawaslu RI. Ia memimpin divisi pengawasan dan sosialisasi.

Afif menamatkan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2004. Sementara, gelar magister Ilmu Politik didapat Afif dari Universitas Indonesia tahun 2007.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com