Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: 20 Juta Orang Belum Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua dalam Rentang 1-5 Bulan

Kompas.com - 17/02/2022, 18:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada 20 juta orang yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis kedua dalam rentang waktu satu bulan sampai dengan lima bulan.

Ia mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua dalam kurun waktu kurang dari enam bulan yaitu sebanyak 5 juta orang.

"Dan 4 daerah lain sebagai penyumbang terbanyak untuk jumlah orang yang belum mendapatkan vaksin lengkap di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Penyintas Covid-19 Bergejala Berat Baru Bisa Vaksin Setelah 3 Bulan, Ini Penjelasan Kemenkes

Wiku mengatakan, pemerintah bertindak cepat untuk mengejar laju vaksinasi dosis kedua yang didukung oleh rekomendasi para ahli, termasuk ITAGI.

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor SR.02.06/II/921 tentang Pemberian Vaksinasi Covid-19 kepada Sasaran Drop Out.

Dalam SE tersebut, lanjut Wiku, warga yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 6 bulan bisa disuntik vaksin dengan platform yang disesuaikan dengan ketersediaan stok di masing-masing daerah.

"Kemudian melakukan pengulangan vaksinasi primer bagi sasaran yang mengalami drop out dalam waktu lebih dari 6 bulan dan dapat menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula," ujarnya.

Baca juga: Tidak Mau Vaksin di Yogyakarta, Begini Sanksi yang Bakal Diberikan

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, seluruh dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memprioritaskan jenis vaksin dengan memerhatikan masa kedaluwarsa.

"Serta stoknya khususnya jenis vaksin yang hanya diberikan pada populasi khusus karena jumlahnya terbatas," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com