Berantas Kemiskinan Ekstrem, Wapres Minta Pemberian Bansos Didukung Program Pemberdayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat dalam memberantas kemiskinan ekstrem, di samping pemberian bantuan sosial.

"Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam siaran pers, Kamis (17/2/2022).

Program pemberdayaan tersebut secara garis besar terdiri dari program akses terhadap pekerjaan, peningkatan keterampilan, peningkatan kapasitas UMKM, serta pemenuhan infrastruktur dasar.

Baca juga: Wapres Maruf Tegaskan Indonesia tak Boleh Jadi Bangsa Pengekor

Program-program itu tersebar di berbagai kementerian/lembaga dengan jumlah anggaran yang mencapai lebih Rp 170 triliun.

Masduki mengatakan, Ma'ruf telah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini agar diterima oleh kelompok sasaran.

"Menurut Wapres, berbagai program ini perlu dikoordinasikan agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi," ujar Masduki.

Baca juga: Hari ini Jokowi-Maruf Amin Hadiri Pengukuhan Pengurus Baru PBNU di Kaltim

Di samping itu, Ma'ruf juga memberikan sejumlah catatan mengenai program pemberian bantuan sosial.

Salah satunya, Ma'ruf meminta pendataan rumah tangga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat agar pemberiannya tepat sasaran.

Harapannya, pemberian bantuan sosial dapat menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan.

"Pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat," kata Masduki.

Baca juga: Wapres Harap Insan Pers Jadi Penebar Semangat dan Optimisme

Masduki menambahkan, pemerintah juga telah menyetujui agar penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh PT Pos Indonesia di daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan.

"Untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi," ujar dia.