Mahfud: Ratifikasi 2 Perjanjian Indonesia-Singapura Akan Diproses di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah segera meratifikasi tiga perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Tiga perjanjian itu adalah Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR), Defense Coperation Agreement (DCA), dan perjanjian ekstradisi.

Dua dari tiga perjanjian itu, Perjanjian Esktradisi dan DCA akan diratifikasi di DPR. Sementara Perjanjian FIR diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Mahfud menjelaskan, berdasarkan tata hukum Indonesia, perjanjian internasional mengharuskan diratifikasi agar mempunyai "daya laku".

Baca juga: Menhub Sebut Kesepakatan FIR dengan Singapura Memberikan Sejumlah Manfaat

"Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan akan segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022) malam.

Menurut Mahfud, ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara terutama dalam penegakkan hukum.

Ia menilai, Indonesia sendiri akan memperoleh keuntungan. Sebab, selama ini banyak pelanggar hukum pidana yang kemudian melarikan diri ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura.

Dengan ratifikasi tersebut, kata dia, Indonesia bisa menindaklanjuti pelanggaran hukum.

"Nanti kita bisa tindaklanjuti untuk keuntungan Indonesia dalam penegakan hukum," tegas Mahfud.

Proses perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Mahfud mengaku bersyukur atas terlaksananya perjanjian antara Indonesia dan Singapura di awal tahun ini.

"Pemerintah tentu bersyukur perjanjian ini telah bisa diselesaikan pada awal tahun ini, karena ini masalah yang sudah lama," katanya.

"Terjadi perdebatan, terjadi tolak tarik. Apakah ini perlu, apakah ini satu paket atau tidak. Sekarang sudah dipahami semua," sambung Mahfud.

Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, maupun sebaliknya, dapat segera diproses secara hukum.

"Kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum, kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili di Singapura," imbuh Mahfud.