Fit-Proper Test Calon KPU-Bawaslu Diskors, Sekjen DPR: Anggota Komisi II Mohamad Muraz Positif Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz dari Fraksi Demokrat positif Covid-19 saat mengikuti fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu.

"Yang positif, satu dari Demokrat Pak Muraz," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/2/2022).

Dia dinyatakan positif setelah tes PCR Covid-19 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Oleh karenanya, DPR menginstruksikan agar seluruh anggota Komisi II melaksanakan tes Covid-19 di lingkungan parlemen.

Baca juga: Ada Anggota Positif Covid-19, Pimpinan Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota Bawaslu Tetap Dilanjutkan

"Ketahuannya setelah hasil PCR. Jadi kan awalnya ada yang enggak enak badan. Awalnya semua pasti antigen basisnya. Nah, terus ada yang enggak enak badan, lalu dilakukan PCR," ujarnya.

Untuk peserta fit and proper test, ia melanjutkan, sudah memiliki prosedur sendiri yaitu membawa hasil antigen negatif Covid-19 sebelum masuk ke DPR.

Saat ini, ruangan Komisi II DPR juga disebut telah disterilisasi. Sehingga fit and proper test akan dilanjutkan di ruangan yang berbeda.

"Rapat dilanjutkan, pindah ruangan. Ruangan lama disterilisasi. Ruangan sekarang di Komisi V," tutur Indra.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa rencananya fit and proper test akan tetap digelar hingga akhir pengambilan keputusan di ruang Komisi V.

Baca juga: Fit and Proper Test Anggota KPU-Bawaslu Diskors karena Covid-19, Semua yang Hadir Tes PCR

Sebelumnya diberitakan, seluruh anggota Komisi II DPR dan calon anggota KPU dan Bawaslu melakukan tes PCR, Rabu (16/2/2022) malam ini.

Tes dilakukan menyusul kabar salah satu anggota Komisi II positif Covid-19. Anggota tersebut mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu hingga Selasa (15/2/2022).

"Semua calon (anggota KPU dan Bawaslu) dan anggota Komisi II," ujar Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa saat dihubungi, Rabu.

Adapun tes PCR dilaksanakan di DPR oleh fasilitas layanan kesehatan DPR.