Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan Ulin Yusron soal Minta Jabatan ke Jokowi

Kompas.com - 15/02/2022, 19:31 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat media sosial Ulin Ni’am Yusron bercerita tentang perjalanannya dipilih oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi komisaris di Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Ulin mengatakan bahwa jabatannya itu dimintanya pada Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkap Ulin dalam program Beginu di YouTube Kompas.com yang diunggah Senin (14/2/2022).

Mulanya Pimpinan Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho bertanya pada Ulin tentang bagaimana ia bisa berada di jabatannya saat ini.

Gimana ceritanya (menjabat komisaris) minta, dikasih atau ditawarin?” tanya Wisnu.

“Aku minta itu karena anakku sudah mulai bertanya, anakku kelas 5 SD, (dia) tanya,’ Ayah kerjanya apa sih?” jawab Ulin.

Ulin mengaku sempat bingung menjawab pertanyaan tersebut. Ia sempat menjawab bahwa dirinya adalah seorang vlogger.

Kemudian ia mendapat pertanyaan tambahan dari si buah hati.

“Dia nanya,’ Ayah tuh dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi,’” ujarnya terkekeh.

Baca juga: RI Ekspor Mobil ke Australia, Jokowi: Pandemi Buka Peluang Pasar-pasar Baru

Setelah pernyataan sang anak, Ulin lalu meminta pada Jokowi untuk dilibatkan dalam pemerintahannya.

“Masuk 2019, aku minta (Jokowi), Pak saya masuklah Pak. Pegel Pak ndak ada SK (Surat Keputusan). Paling enggak sekarang orang memberikan atribusi baru,” tutur dia.

Namun Ulin mengungkapkan, ia baru meminta jabatan kepada Jokowi saat memasuki periode kedua menjadi Presiden.

Sebelumnya, sejak periode pertama yakni 2014, Ulin tak pernah meminta apa-apa kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“2014 sampai 2019 ya wis nggembel aja, orang enggak akan tahu, dan enggak tahu. Bahkan di lingkaran (Jokowi) enggak ada yang tahu saat itu apa tugas dan tanggung jawabku, karena memang enggak ada,” kata Ulin.

Adapun Ulin merupakan salah satu pegiat media sosial yang tergabung menjadi relawan Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014 dan 2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com