Kurikulum Merdeka Dilengkapi Proyek Pelajar Pancasila, Tak Ada Penambahan Jam Pelajaran

Muatan lokal (Mulok)

Dalam Kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ristek mempersilakan satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah untuk menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik. Muatan lokal dapat dikelola secara fleksibel.

Pembelajaran Muatan Lokal dalam Kurikulum Merdeka dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu:

1. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain

Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menentukan Capaian Pembelajaran (CP) untuk muatan lokal yang kemudian dapat dipetakan ke dalam mata pelajaran lainnya.

2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila

• Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema projek penguatan profil pelajar Pancasila.
• Sebagai contoh, proyek dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal, proyek dengan tema perubahan iklim dapat dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya.

Baca juga: Penjelasan Menteri Nadiem soal Kurikulum Merdeka yang Hapus Penjurusan IPA-IPS

3. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler

• Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mapel khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler.
• Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
• Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 JP per tahun atau 2 JP per minggu.

Sekolah dibebaskan pilih

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memberi kebebasan kepada pihak sekolah. Ia menyatakan, pihaknya tidak akan memaksakan implementasi Kurikulum Merdeka.

Menurut Nadiem, tujuan dibuatnya Kurikulum Merdeka adalah pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran atau recovery dari learning loss akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Selain Kurikulum Merdeka, Masih ada 2 Kurikulum Lainnya

Apabila sekolah belum siap, Kemendikbud mempersilakan jika masih ingin menerapkan Kurikulum Darurat seperti yang berlaku dalam masa pandemi Covid-19.

Kemendikbud juga tak melarang apabila sekolah ingin kembali menerapkan Kurikulum 2013 sepenuhnya.

Nadiem mengatakan, Kemendikbud Ristek memberikan kewenangan kepada kepala sekolah dan guru untuk memilih kurikulum.

“Kurikulum ini adalah opsi pilihan karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita gunakan filsafat yang sama,pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing," ungkap Nadiem.