Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
BNPP
Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI)

Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan Mendesak Diterapkan

Kompas.com - 11/02/2022, 14:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan wilayah yang melimpah.

Hal itu, misalnya, dapat dilihat dari banyaknya pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Jumlah pulau yang dimiliki tersebut meliputi lebih dari 17.000 pulau, sekitar 7.000 di antaranya pulau berpenghuni.

Masing-masing pulau tersebut terdiri dari pulau utama seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua.

Sedangkan pulau kecilnya, beberapa di antaranya, yakni Pulau Bali, Karimunjawa, Gili, Lombok dan sebagainya.

Berbagai keragaman wilayah tersebut memerlukan pengelolaan wilayah perbatasan secara komprehensif dan optimal, karena perbatasan wilayah negara merupakan representasi paling utama dari sebuah negara, atau dalam kaitan ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Buku Data dan Informasi Perkembangan Daerah Tertentu, Daerah Perbatasan, yang dipublikasikan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Tahun 2015, dijelaskan bahwa daerah perbatasan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni perbatasan kontinen dan maritim.

Pada perbatasan kontinen, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste.

Sedangkan, secara maritim, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Republik Demokratik Timor Leste, serta Papua Nugini.

Banyaknya kawasan perbatasan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri. Hal itu, utamanya menyangkut pemenuhan layanan sosial dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Diketahui, pemerataan layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi.

Kennedy, P. S. J. dkk. (2019) mengungkapkan, beberapa persoalan yang masih mengintai masyarakat di wilayah perbatasan, yakni terisolasinya wilayah perbatasan, kerentanan pertahanan dan keamanan di perbatasan.

Kemudian belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, hingga rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Kennedy dkk., menemukan sejumlah hambatan tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan di Provinsi Maluku.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com