Pertanyakan Pembelian Jet Tempur, PSI: Pak Prabowo, Apa Layak Jor-joran Sekarang?

Kompas.com - 11/02/2022, 14:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Perancis dan F-15 dari Amerika Serikat.

Juru Bicara PSI Rian Ernest mengatakan, Prabowo mesti bijak melihat prioritas belanja mengingat kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman serta perekonommian yang belum pulih.

"Pak Prabowo Subianto, apakah layak kita jor-joran belanja pesawat tempur sekarang? Musuh kita sekarang virus, senjata yang dibutuhkan obat dan vaksin," kata Rian dalam siaran pers, Jumat (11/2/2022).

Lebih lanjut, Rian juga meminta Prabowo untuk transparan ke publik terkait pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Baca juga: Selain Borong 42 Jet Rafale, Prabowo Sebut RI Bakal Beli 2 Kapal Selam Scorpene

Sikap transparan itu, menurut dia, dapat dimulai dengan rencana strategi pembelian alutsista, alutsista apa saja yang akan dibeli, serta dasar kebijakannya.

Rian pun menegaskan, pihaknya tetap memandang pentingnya peremajaan alutsista, tetapi harus diikuti dengan transparansi serta adanya skala prioritas.

"Kita tidak ingin ada tragedi kapal selam Nanggala terulang. Pesawat Hercules jatuh lagi. Tapi anggarannya harus terukur dan sesuai prioritas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," ujar dia.

Rian juga mengingatkan, jangan sampai publik menduga-duga pembelian tersebut berkaitan dengan kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden 2024.

"Jangan sampai ada pertanyaan di publik, apakah pengadaan Alutsista ratusan triliun menjelang Pemilu 2024 ini berkaitan dengan hajatan Pilpres," kata Rian.

Baca juga: AS Setuju Jual 36 Jet Tempur F-15 dan Peralatan Militer Lain Senilai Rp200 Triliun ke Indonesia

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan Indonesia akan mendorong 42 unit jet tempur Dassault Rafale produksi Dassault Aviation asal Perancis.

Dari progres rencana pembelian puluhan unit jet tempur itu, baru 6 unit Rafale yang sah diakuisisi Indonesia.

"Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk enam pesawat," kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melalui rekaman yang diterima awak media, Kamis (10/2/2022).

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah menyetujui penjualan 36 unit jet tempur F-15ID beserta dukungan peralatannya kepada Indonesia dengan nilai 13,9 miliar dollar AS atau setara Rp 199 triliun lebih.

Baca juga: Sejumlah Media Asing Turut Beritakan Indonesia Borong Jet Tempur Rafale dari Perancis

AS mengumumkan persetujuan penjualan 36 unit F-15 dilakukan di hari yang sama ketika Indonesia resmi membeli enam jet Dassault Rafale asal Perancis, Kamis (10/2/2022).

Mengutip siaran pers Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS, Indonesia disebut telah meminta 36 jet F-15.

"Paket itu akan mencakup 36 jet, mesin cadangan, radar, pelatihan kacamata penglihatan malam dan dukungan teknis," kata Pentagon dikutip Kompas.com dari kantor berita Reuters, Jumat (11/2/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.