Kompas.com - 10/02/2022, 13:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco menyatakan, DPR belum menerima surat presiden dan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pemerintah.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, pemerintah sudah mau mengirim surpres dan DIM tersebut tetapi masih ada yang perlu disempurnakan sebelum diserahkan ke DPR.

Dasco berharap, pemerintah dapat mengirimkan surpres dan DIM tersebut dalam waktu cepat agar DPR dapat menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang ada.

"Saya dapat informasi bahwa belum masuk karena masih ada yang dikoreksi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah disampaikan ke DPR dan kita akan tindak lanjuti sesuai mekansime," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2/2022), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Pemerintah Bakal Kirim DIM RUU TPKS Hari Ini, Pimpinan DPR: Kita Lakukan Sesuai Mekanisme

Kendati demikian, Dasco tak masalah apabila pemerintah mau menyempurnakan surpres dulu karena DPR pun akan segera memasuki masa reses.

Ia juga menegaskan, tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan oleh DPR kepada pemerintah untuk mengirimkan surpres terkait RUU TPKS.

"Kalau kita kan menunggu saja dari pemerintah begitu masuk ya kita kan lakukan sesuai mekanisme," ujar Dasco.

"Sebenarnya kita ini kan perhitungan tanggal sebentar lagi juga DPR reses, sehingga saya pikir pemerintah kalau memang perlu menyempurnakan ya sempurnkan saja dulu," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengebut penyusunan DIM RUU TPKS sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: RUU TPKS Tidak Mengatur Pendekatan Restorative Justice

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, DIM RUU TPKS diharapkan selesai pekan pertama Februari 2022 lalu

"Minggu ini diharapkan selesai. DIM pemerintah selesai dulu," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).

Dia pun mengungkapkan, gerak cepat penyusunan DIM ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

“Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.