DPR Belum Juga Terima Surpres-DIM RUU TPKS, Dasco: Infonya Masih Perlu Dikoreksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco menyatakan, DPR belum menerima surat presiden dan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pemerintah.

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, pemerintah sudah mau mengirim surpres dan DIM tersebut tetapi masih ada yang perlu disempurnakan sebelum diserahkan ke DPR.

Dasco berharap, pemerintah dapat mengirimkan surpres dan DIM tersebut dalam waktu cepat agar DPR dapat menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang ada.

"Saya dapat informasi bahwa belum masuk karena masih ada yang dikoreksi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah disampaikan ke DPR dan kita akan tindak lanjuti sesuai mekansime," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2/2022), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Pemerintah Bakal Kirim DIM RUU TPKS Hari Ini, Pimpinan DPR: Kita Lakukan Sesuai Mekanisme

Kendati demikian, Dasco tak masalah apabila pemerintah mau menyempurnakan surpres dulu karena DPR pun akan segera memasuki masa reses.

Ia juga menegaskan, tidak ada tenggat waktu yang ditetapkan oleh DPR kepada pemerintah untuk mengirimkan surpres terkait RUU TPKS.

"Kalau kita kan menunggu saja dari pemerintah begitu masuk ya kita kan lakukan sesuai mekanisme," ujar Dasco.

"Sebenarnya kita ini kan perhitungan tanggal sebentar lagi juga DPR reses, sehingga saya pikir pemerintah kalau memang perlu menyempurnakan ya sempurnkan saja dulu," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengebut penyusunan DIM RUU TPKS sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: RUU TPKS Tidak Mengatur Pendekatan Restorative Justice

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, DIM RUU TPKS diharapkan selesai pekan pertama Februari 2022 lalu

"Minggu ini diharapkan selesai. DIM pemerintah selesai dulu," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2022).

Dia pun mengungkapkan, gerak cepat penyusunan DIM ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

“Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin," katanya.