Kompas.com - 10/02/2022, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan 1.042 akun media sosial untuk diberikan peringatan karena diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, 1.042 akun itu juga diajukan agar bisa diedukasi.

"Sampai dengan saat ini, Polri telah mengajukan 1.042 konten untuk dihadirkan untuk diedukasi dan diberikan peringatan,” ujar Gatot dalam diskusi virtual, Kamis (10/2/2022).

“Karena konten tersebut mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA yang terjadi di berbagai platform media sosial," imbuhnya.

Baca juga: KSP: Perlu Verifikasi Fakta Lapangan soal Peristiwa Wadas, Tidak Hanya Berdasarkan Medsos

Kendati demikian, ia belum menjelaskan terkait mekanisme peringatan dan edukasi yang akan diberikan kepada ribuan akun media sosial dari berbagai platform itu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, peringatan dan edukasi itu merupakan kegiatan dari kehadiran virtual police.

Gatot mengatakan, sosok virtual police juga dimaksudkan guna menjaga kaidah-kaidah kebebasan hak individu yang bertanggung jawab.

Ia menambahkan, melalui virtual police, setiap narasi yang dianggap berpotensi melanggar hak orang lain, meningkatkan polarisasi, serta memicu permusuhan dan perpecahan akan diperingatkan dan diedukasi.

“Dan dapat memicu permusuhan dan perpecahan akan diberikan peringatan dan edukasi terlebih dahulu dan tidak langsung dilakukan penindakan,” ucap dia.

Baca juga: Warganet Serbu Akun Medsos Bupati Jombang, Protes Jalan Rusak, Ini Tanggapan Mundjidah

Selain itu, ia menegaskan, Polri tidak pernah berhenti dan akan terus bertransformasi. Polri juga terbuka dengan kritik, saran, dan masukan semua pihak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Nasional
Langkah Bharada E Ajukan 'Justice Collaborator' Dinilai Cerdas

Langkah Bharada E Ajukan "Justice Collaborator" Dinilai Cerdas

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.