JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya akan menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari pemerintah pada hari ini, Selasa (8/2/2022).
Dasco mengaku menerima informasi bahwa pemerintah akan mengirimkan DIM RUU TPKS ke DPR hari ini.
"Kita dengar hari ini katanya mau disampaikan. Karena dari kemarin sore enggak ada. Kita dengar hari ini," kata Dasco dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Selasa.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, DPR akan menindaklanjuti DIM RUU TPKS jika sudah diterima.
Baca juga: RUU TPKS Tidak Mengatur Pendekatan Restorative Justice
Menurutnya, DPR akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap DIM dan akan menjalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kalau hari ini disampaikan oleh pemerintah, kita langsung lakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR," tegasnya.
Ia melanjutkan, pada dasarnya DPR berkomitmen tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan RUU TPKS.
Hanya saja, DPR akan memasuki masa reses pada pertengahan Februari 2022.
"Kalau kita sih maunya jangan lama-lama. Tapi kita kan ini sebentar lagi memasuki masa reses, ya kita lihat. Karena begitu banyak saya dengar ada substansi dan DIM yang dikirim ke kita. Tentunya juga ingin membuat RUU TPKS ini dengan baik, kita mau hati-hati, dan juga ingin tepat sasaran," tutur Dasco.
Baca juga: Pemerintah Rumuskan 623 DIM RUU TPKS
Ia menambahkan, RUU TPKS juga sudah lama menjadi tuntutan masyarakat agar segera disahkan.
Sehingga, DPR pun ditegaskannya, terus berkomitmen untuk mendukung apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dalam hal ini pengesahan RUU TPKS.
Diketahui, DPR menyetujui RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR, dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).
"Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?" kata Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat, Selasa.
"Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu sebagai tanda persetujuan.
Baca juga: Menteri PPPA: RUU TPKS Sangat Dibutuhkan, Dinanti-nantikan
Sebelum dimintai persetujuan oleh Puan, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.
Dari 9 fraksi, hanya Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menolak RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.