Kompas.com - 08/02/2022, 16:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya akan menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari pemerintah pada hari ini, Selasa (8/2/2022).

Dasco mengaku menerima informasi bahwa pemerintah akan mengirimkan DIM RUU TPKS ke DPR hari ini.

"Kita dengar hari ini katanya mau disampaikan. Karena dari kemarin sore enggak ada. Kita dengar hari ini," kata Dasco dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Selasa.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, DPR akan menindaklanjuti DIM RUU TPKS jika sudah diterima.

Baca juga: RUU TPKS Tidak Mengatur Pendekatan Restorative Justice

Menurutnya, DPR akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap DIM dan akan menjalankan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau hari ini disampaikan oleh pemerintah, kita langsung lakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR," tegasnya.

Ia melanjutkan, pada dasarnya DPR berkomitmen tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan RUU TPKS.

Hanya saja, DPR akan memasuki masa reses pada pertengahan Februari 2022.

"Kalau kita sih maunya jangan lama-lama. Tapi kita kan ini sebentar lagi memasuki masa reses, ya kita lihat. Karena begitu banyak saya dengar ada substansi dan DIM yang dikirim ke kita. Tentunya juga ingin membuat RUU TPKS ini dengan baik, kita mau hati-hati, dan juga ingin tepat sasaran," tutur Dasco.

Baca juga: Pemerintah Rumuskan 623 DIM RUU TPKS

Ia menambahkan, RUU TPKS juga sudah lama menjadi tuntutan masyarakat agar segera disahkan.

Sehingga, DPR pun ditegaskannya, terus berkomitmen untuk mendukung apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dalam hal ini pengesahan RUU TPKS.

Diketahui, DPR menyetujui RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR, dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).

"Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?" kata Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat, Selasa.

"Setuju," jawab peserta rapat diikuti ketukan palu sebagai tanda persetujuan.

Baca juga: Menteri PPPA: RUU TPKS Sangat Dibutuhkan, Dinanti-nantikan

Sebelum dimintai persetujuan oleh Puan, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS.

Dari 9 fraksi, hanya Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menolak RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Nasional
Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.