KSP: Pengamanan di Desa Wadas Berlebihan, Pemerintah Tak Ingin Ada Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sangat berlebihan.

Menurutnya perlu ada evaluasi atas tindakan aparat kepolisian.

"Saya kira pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi. Pemerintah tidak mengehendaki terjadinya kekerasan," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan hal tersebut kepada semua pihak.

Baca juga: Peristiwa di Wadas, Mahfud MD Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi dan Percaya Pemerintah

Setiap persoalan sebaiknya mendahulukan dialog sebagai jalan keluar.

"Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut," tambahnya.

Seperti diketahui, media sosial baru-baru ini diramikan dengan tagar #WadasMelawan dan #SaveWadas.

Kata Wadas juga menempati puncak trending di Twitter dengan ratusan ribu pembicaraan.

Ini berkaitan dengan kehadiran ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap untuk mendampingi Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecematan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudsy mengatakan, ada sekitar 250 petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP yang mendampingi 70 pertugas BPN dan Dinas Pertanian.

Hal ini dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin (7/2/2022).

Namun, pendampingan oleh aparat keamanan itu justru berujung pada penangkapan warga.

Kuasa Hukum warga Wadas dari LBH DIY Julian Dwi Prasetya mengatakan, ada 64 warga yang ditangkap pada Selasa.

Saat ini, mereka bahkan masih berada di Markas Kepolisian Resor Purworejo.

"Sekitar 10 orang itu anak di bawah umur," kata Julian Dwi Prasetya, kuasa hukum warga Desa Wadas dari LBH DIY, seperti diberitakan Kompas TV.