Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BP2MI Tak Hadir, Rapat Komisi IX Bahas Pekerja Migran Ditunda

Kompas.com - 03/02/2022, 11:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR menunda rapat dengar pendapat bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Kamis (3/2/2022) karena Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Saya sebagai pimpinan rapat, hari ini kita tunda rapatnya sampai pada waktu yg kita tentukan kembali, rapat kami tutup," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Kamis.

Charles mengatakan, tak ada yang salah apabila Benny diwakili oleh Inspektur Jenderal BP2MI Achmad Kartiko yang telah hadir di ruang rapat.

Namun, politikus PDI-P itu mengaku kecewa karena dalam surat pemberitahuan yang diterimanya, tidak ada alasan jelas mengenai absennya Benny.

"Setidaknya kalau tidak hadir ya ada alasannya, apakah apalah gitu, ini kan tidak ada alasan yang jelas nih," ujar Charles.

Baca juga: BP2MI Sebut Prajurit TNI AL Terlibat Pengiriman PMI Ilegal, KSAL: Jangan Cari Kambing Hitam!

Beberapa anggota Komisi IX DPR juga mengusulkan agar rapat ditunda sampai Benny dapat ikut menghadiri rapat.

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan, rapat kali ini memiliki agenda penting sehingga kepala BP2MI semestinya kut dalam rapat.

"Ada baiknya rapat ini kita tunda dulu saja sampai pak kepalanya berkenan hadir supaya kita bisa lebih komprehensif dan tuntas pembahasan kita," kata Darul.

Baca juga: Babak Baru Kasus Pengiriman PMI Ilegal, BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum Polri

Adapun rapat dengar pendapat hari ini memiliki tiga agenda pembahasan yakni evaluasi kinerja BP2MI tahun 2021 dan perencanaan program BP2MI tahun 2022, penyelesaian perjanjian kerja terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta isu-isu terkait perlindungan pekerja migran.

Sementara itu, selama rapat berlangsung, pihak BP2MI yang hadir di ruangan tidak memberikan penjelasan soal ketidakhadiran Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com