Disebut Bukan Orang Biasa, Terbit Rencana Masuk Deretan Bupati Terkaya hingga Bertahun-tahun Jadi Pentolan Ormas PP

Kompas.com - 02/02/2022, 17:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaruh Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin yang kuat membuat penghuni sel kerangkeng di rumahnya tak merasa jadi korban. Terbit Perangin-angin disebut bukan orang biasa.

"Jadi ada yang selama empat tahun di dalam tahanan tetapi nggak merasa jadi korban. Orang, di dalam waktu lama berada di pembatasan mereka, tidak merasa menjadi korban seolah-olah diperlakukan secara baik-baik," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/1/2022).

Terbit Rencana Perangin-angin menjadikan kerangkeng yang ada di belakang rumahnya sebagai tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan remaja nakal.

Selama 10 tahun berdiri, kerangkeng yang diklaim sebagai tempat pembinaan oleh Bupati nonaktif Langkat itu belum mendapat izin.

Baca juga: Warga Desak Kerangkeng Bupati Langkat Dibuka Lagi, Komnas HAM Soroti Masalah Aksesibilitas Pusat Rehab Narkoba

Temuan investigasi Komnas HAM dan LPSK menegaskan dugaan Migrant Care bahwa terjadi penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng.

Bahkan Komnas HAM menemukan fakta adanya korban meninggal akibat penganiyaan yang dilakukan dalam program pembinaan di rumah Terbit Rencana Perangin-angin. Polisi juga menemukan fakta yang sama.

Bukan orang biasa

Meski begitu, mayoritas warga setempat merasa keberadaan sel kerangkeng Bupati nonaktif Langkat untuk tempat rehabilitasi justru membantu.

Sekalipun program menyalahi prosedur, banyak masyarakat sekitar menganggap tak ada yang salah dengan keberadaan sel kerangkeng. Sejumlah keluarga penghuni kerangkeng bahkan sempat menolak penutupan lokasi itu.

Baca juga: Kode Kekerasan di Kerangkeng Bupati Langkat: Mos, Gas, sampai Dua Setengah Kancing

LPSK menilai, faktor sosial menjadi alasan warga membenarkan apa yang dilakukan Bupati nonaktif Langkat. Status sosial Terbit Perangin-angin dinilai membuat orang enggan berterus terang terkait kasus ini.

"Mereka sejauh ini belum bilang ancaman, tekanannya kaya apa. Tetapi ada situasi sosial yang saya gambarkan, bupati ini orang berpengaruh baik di ormas, pengusaha, dan pejabat daerah. Dengan membaca suasana batin di sana memang berat untuk terang-terangan di depan publik, perlu pendekatan," kata Edwin.

Selain menjadi Bupati, Terbit Rencana Perangin-angin diketahui merupakan pengusaha kelapa sawit sukses. Para penghuni kerangkeng dan alumninya, disebut dipekerjakan di pabrik pengolahan kelapa sawit milik Terbit.

Sebelum masuk ke kancah politik, Terbit Rencana Perangin-angin aktif dalam organisasi masyarakat sejak masih muda. Sejak tahun 1997, ia tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila (PP).

Bahkan Bupati nonaktif Langkat hingga saat ini menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Medan.

Bukan hanya menjadi salah satu pentolan PP di Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-angin juga menjabat sebagai Ketua SPTI/SPSI Kabupaten Langkat untuk periode 2002-2022.

Baca juga: Ironi Kerangkeng Bupati Langkat, Tempat Rehab Ilegal yang Memakan Korban Jiwa

Pria yang kini menjadi tersangka korupsi tersebut memilih Partai Golkar untuk tempatnya berlabuh di dunia politik. Terbit Rencana Perangin-angin menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat dari tahun 2015-2020.

Terbit Rencana Perangin-angin menggantikan seniornya di Partai Golkar, Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat periode 2019-2024. Sebelum menjadi bupati, Terbit merupakan Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2018.

Kepala daerah kaya

Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin masuk dalam daftar 10 kepala daerah terkaya. Kekayaannya mencapai lebih dari Rp 85 miliar.

Baca juga: Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Berdasarkan informasi e-LHKPN KPK, Terbit Rencana Perangin-angin menjadi salah satu dari 10 kepala daerah yang memiliki kekayan terbesar di tahun 2020.

Kekayaan yang dimiliki Terbit berupa tanah dan bangunan sebesar hampir Rp 3,8 M. Kemudian alat tansportasi dan mesin senilai Rp 1,1 miliar.

Sisa kekayaan kepala daerah yang ditangkap KPK pada Selasa (18/1/2022) itu terdiri dari surat berharga, kas dan setara kas, hingga harta lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas Pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas Pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.