Disebut Bukan Orang Biasa, Terbit Rencana Masuk Deretan Bupati Terkaya hingga Bertahun-tahun Jadi Pentolan Ormas PP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaruh Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin yang kuat membuat penghuni sel kerangkeng di rumahnya tak merasa jadi korban. Terbit Perangin-angin disebut bukan orang biasa.

"Jadi ada yang selama empat tahun di dalam tahanan tetapi nggak merasa jadi korban. Orang, di dalam waktu lama berada di pembatasan mereka, tidak merasa menjadi korban seolah-olah diperlakukan secara baik-baik," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/1/2022).

Terbit Rencana Perangin-angin menjadikan kerangkeng yang ada di belakang rumahnya sebagai tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan remaja nakal.

Selama 10 tahun berdiri, kerangkeng yang diklaim sebagai tempat pembinaan oleh Bupati nonaktif Langkat itu belum mendapat izin.

Baca juga: Warga Desak Kerangkeng Bupati Langkat Dibuka Lagi, Komnas HAM Soroti Masalah Aksesibilitas Pusat Rehab Narkoba

Temuan investigasi Komnas HAM dan LPSK menegaskan dugaan Migrant Care bahwa terjadi penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng.

Bahkan Komnas HAM menemukan fakta adanya korban meninggal akibat penganiyaan yang dilakukan dalam program pembinaan di rumah Terbit Rencana Perangin-angin. Polisi juga menemukan fakta yang sama.

Bukan orang biasa

Meski begitu, mayoritas warga setempat merasa keberadaan sel kerangkeng Bupati nonaktif Langkat untuk tempat rehabilitasi justru membantu.

Sekalipun program menyalahi prosedur, banyak masyarakat sekitar menganggap tak ada yang salah dengan keberadaan sel kerangkeng. Sejumlah keluarga penghuni kerangkeng bahkan sempat menolak penutupan lokasi itu.

Baca juga: Kode Kekerasan di Kerangkeng Bupati Langkat: Mos, Gas, sampai Dua Setengah Kancing

LPSK menilai, faktor sosial menjadi alasan warga membenarkan apa yang dilakukan Bupati nonaktif Langkat. Status sosial Terbit Perangin-angin dinilai membuat orang enggan berterus terang terkait kasus ini.

"Mereka sejauh ini belum bilang ancaman, tekanannya kaya apa. Tetapi ada situasi sosial yang saya gambarkan, bupati ini orang berpengaruh baik di ormas, pengusaha, dan pejabat daerah. Dengan membaca suasana batin di sana memang berat untuk terang-terangan di depan publik, perlu pendekatan," kata Edwin.

Selain menjadi Bupati, Terbit Rencana Perangin-angin diketahui merupakan pengusaha kelapa sawit sukses. Para penghuni kerangkeng dan alumninya, disebut dipekerjakan di pabrik pengolahan kelapa sawit milik Terbit.

Sebelum masuk ke kancah politik, Terbit Rencana Perangin-angin aktif dalam organisasi masyarakat sejak masih muda. Sejak tahun 1997, ia tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila (PP).

Bahkan Bupati nonaktif Langkat hingga saat ini menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Medan.

Bukan hanya menjadi salah satu pentolan PP di Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-angin juga menjabat sebagai Ketua SPTI/SPSI Kabupaten Langkat untuk periode 2002-2022.

Baca juga: Ironi Kerangkeng Bupati Langkat, Tempat Rehab Ilegal yang Memakan Korban Jiwa

Pria yang kini menjadi tersangka korupsi tersebut memilih Partai Golkar untuk tempatnya berlabuh di dunia politik. Terbit Rencana Perangin-angin menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat dari tahun 2015-2020.

Terbit Rencana Perangin-angin menggantikan seniornya di Partai Golkar, Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat periode 2019-2024. Sebelum menjadi bupati, Terbit merupakan Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-2018.

Kepala daerah kaya

Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin masuk dalam daftar 10 kepala daerah terkaya. Kekayaannya mencapai lebih dari Rp 85 miliar.

Baca juga: Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Berdasarkan informasi e-LHKPN KPK, Terbit Rencana Perangin-angin menjadi salah satu dari 10 kepala daerah yang memiliki kekayan terbesar di tahun 2020.

Kekayaan yang dimiliki Terbit berupa tanah dan bangunan sebesar hampir Rp 3,8 M. Kemudian alat tansportasi dan mesin senilai Rp 1,1 miliar.

Sisa kekayaan kepala daerah yang ditangkap KPK pada Selasa (18/1/2022) itu terdiri dari surat berharga, kas dan setara kas, hingga harta lainnya.